Perang Israel-Hamas masih menjadi sorotan utama dunia meski kini sepakat melakukan gencatan senjata selama empat hari dengan imbalan pembebasan tawanan dan sandera oleh kedua pihak. Perjanjian ini efektif mulai Jumat (24/11/2023) siang waktu setempat. Dan proses pertukaran juga telah dilakukan. Mengutip dari Times of Israel yang dimuat The Guardian dan Al Jazeera, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant menyatakan gencatan senjata “hanya singkat”. Perang akan dilanjutkan sesudahnya. Bahkan, ia menyebutkan serangan akan berlangsung selama dua bulan. Pernyataan tersebut disampaikan di depan pasukan unit operasi khusus angkatan laut Israel.
“Apa yang akan Anda lihat dalam beberapa hari mendatang adalah pembebasan sandera. Jeda ini akan singkat. Pasukan diminta untuk mengorganisir, menyelidiki, memasok senjata, dan bersiap untuk melanjutkan, selama masa gencatan senjata,” kata Gallant. “Akan ada kelanjutan (perang). Oleh karena kita perlu menyelesaikan kemenangan dan menciptakan dorongan bagi kelompok sandera berikutnya, yang hanya akan kembali karena tekanan,” imbuhnya. “Setidaknya diperkirakan akan terjadi pertempuran selama dua bulan lagi,” tegasnya.
Sebenarnya, bagaimana awal proses perang ini terjadi dan masih berlangsung bahkan setelah 100 tahun lamanya? Berikut rangkumannya, melansir dari berbagai sumber.
Awal Mula
Konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun, tepatnya sejak 2 November 1917. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut hanya 67 kata, tetapi isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk “mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina” dan memfasilitasi “pencapaian tujuan ini”. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis sebuah negara di wilayah yang 90 persen penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina.
Mandat Inggris dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi. Di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi.
Kekerasan Meningkat
Meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan Pemberontakan Arab. Ini berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Ini menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi. Pemogokan selama enam bulan tersebut ditindas secara brutal oleh Inggris, yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah. Hal itu menjadi sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini.
Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir 1937. Ini dipimpin oleh gerakan perlawanan petani Palestina, yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas. Bersamaan dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan “pasukan kontra pemberontakan” yang terdiri dari para pejuang Yahudi bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin Inggris.
Di dalam Yishuv, komunitas pemukim pra-negara, senjata diimpor secara diam-diam dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas Haganah, paramiliter Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel. Dalam tiga tahun pemberontakan tersebut, 5.000 warga Palestina terbunuh. Sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang terluka dan 5.600 orang dipenjarakan.
PBB Turun
Pada 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina, namun mereka hanya memiliki 6% lahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengadopsi Resolusi 181, yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Palestina menolak rencana tersebut karena rencana tersebut memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Pada saat itu, warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya.
Nakba
Sebelum Mandat Kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, paramiliter Israel sudah memulai operasi militer. Ini menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Pada April 1948, lebih dari 100 pria, wanita dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin di pinggiran Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya, dan dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil dan besar di Palestina dihancurkan dalam apa yang oleh orang Palestina disebut sebagai Nakba, atau “bencana” dalam bahasa Arab. Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat Gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya yang sebesar 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza yang terkepung. Diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Pada 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya. Keesokan harinya, perang Arab-Israel pertama dimulai dan pertempuran berakhir pada Januari 1949 setelah gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 194. Ini menyerukan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina.
Pasca Nakba
Setidaknya 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk dan hidup di bawah pendudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. Mesir mengambil alih Jalur Gaza, dan pada tahun 1950, Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas Tepi Barat. Lalu, pada tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dibentuk, dan setahun kemudian, partai politik Fatah didirikan.
Perang 6 Hari
Pada 5 Juni 1967, Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, Dataran Tinggi Golan Suriah, dan Semenanjung Sinai Mesir selama Perang 6 Hari melawan koalisi tentara Arab. Bagi sebagian warga Palestina, hal ini menyebabkan perpindahan paksa kedua atau Naksa, yang berarti “kemunduran” dalam bahasa Arab. Pada Desember 1967, Front Populer Marxis-Leninis untuk Pembebasan Palestina dibentuk. Selama dekade berikutnya, serangkaian serangan dan pembajakan pesawat oleh kelompok sayap kiri menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Pembangunan pemukiman dimulai di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki. Sistem dua tingkat diciptakan di mana pemukim Yahudi diberikan semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel sedangkan warga Palestina harus hidup di bawah pendudukan militer yang mendiskriminasi mereka dan melarang segala bentuk ekspresi politik atau sipil.
Intifada Pertama
Intifada atau yang berarti perlawanan dalam Bahasa Arab dilakukan Palestina pertama kali di Jalur Gaza pada Desember 1987. Ini terjadi setelah empat warga Palestina tewas ketika sebuah truk Israel bertabrakan dengan dua van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar dengan cepat ke Tepi Barat dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Hal ini juga menyebabkan berdirinya gerakan Hamas, sebuah cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan pendudukan Israel. Respons keras tentara Israel dirangkum dalam kebijakan “Patah Tulang Mereka” yang dianjurkan oleh Menteri Pertahanan saat itu, Yitzhak Rabin. Aksi ini mencakup pembunuhan mendadak, penutupan universitas, deportasi aktivis, dan penghancuran rumah. Intifada terutama dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh Kepemimpinan Nasional Terpadu Pemberontakan, sebuah koalisi faksi politik Palestina yang berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel dan membangun kemerdekaan Palestina. Intifada ditandai dengan mobilisasi rakyat, protes massal, pembangkangan sipil, pemogokan yang terorganisir dengan baik, dan kerja sama komunal. Menurut organisasi hak asasi manusia Israel B’Tselem, 1.070 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel selama Intifada, termasuk 237 anak-anak. Lebih dari 175.000 warga Palestina ditangkap. Intifada juga mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas konflik tersebut.
Perjanjian Oslo
Intifada berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan pembentukan Otoritas Palestina (PA), sebuah pemerintahan sementara, pemerintahan mandiri terbatas di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza. PLO mengakui Israel berdasarkan solusi dua negara dan secara efektif menandatangani perjanjian yang memberi Israel kendali atas 60% Tepi Barat, serta sebagian besar sumber daya tanah dan air di wilayah tersebut. PA seharusnya memberi jalan bagi pemerintah Palestina terpilih pertama yang menjalankan negara merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur, namun hal itu tidak pernah terjadi. Kritik terhadap PA memandangnya sebagai subkontraktor korup bagi pendudukan Israel yang bekerja sama erat dengan militer Tel Aviv dalam menekan perbedaan pendapat dan aktivisme politik. Pada tahun 1995, Israel membangun pagar elektronik dan tembok beton di sekitar Jalur Gaza, menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah.
Intifada Kedua
Intifada kedua dimulai pada 28 September 2000, ketika pemimpin oposisi Partai Likud Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al Aqsa. Saat itu, ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan sekitar Kota Tua Yerusalem. Bentrokan antara pengunjuk rasa Palestina dan pasukan Israel menewaskan lima…
