Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin. Menurutnya, konsep program tersebut sudah siap dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan hasil rapat dengan Komisi IX. Untuk menjaga kelancaran program dan mencegah pelanggaran, pengawasan dilakukan dengan sistem teknologi. Dengan pendekatan digital, proses dari pengadaan bahan baku hingga distribusi dapat diawasi lebih baik untuk mengantisipasi kebocoran. BGN juga akan menempatkan 3 pengawas di setiap dapur produksi yang menerima anggaran. Anggaran sebesar Rp70 triliun untuk tahun 2025 hanya cukup untuk 5.000 dapur, sehingga diperlukan dorongan untuk memperluas layanan hingga 30 ribu dapur dengan total anggaran Rp500 triliun. Komisi IX akan terus melakukan pengawasan terhadap program MBG, seperti yang dibahas dalam dialog antara Shinta Zahara dengan Zainul Munasichin di CNBC Indonesia.
“Program Makan Gratis Prabowo 2025: Analisis DPR”
