Pertemuan khusus antara Presiden Terpilih Prabowo Subianto dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada awal pekan ini memunculkan dugaan di tengah-tengah publik bahwa Sri Mulyani bakal ditunjuk lagi sebagai menteri oleh Prabowo.
Unggahan foto terkait pertemuan itu, yang Sri Mulyani bagikan melalui akun instagram @smindrawati dibanjiri komentar yang menunjukkan sugaan itu. Netizen mendorong Sri Mulyani untuk menerima pinangan menteri lagi di bawah kepemimpinan Prabowo pada Oktober nendatang. Prabowo pun ikut mengunggah momen itu di akun instagramnya.
Meski begitu, sebetulnya belum ada informasi resmi dalam pertemuan itu Sri Mulyani ditawari jadi menteri lagi oleh Prabowo. Informasi tentang isi pertemuan yang baru terungkap hanya sebatas terkait arahan Prabowo kepada Sri Mulyani untuk menambah pagu belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) dalam RAPBN 2025.
Rancangan anggaran belanja K/L seusai pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani menjadi sebesar Rp 1.160,08 triliun, dari postur sementara yang dibahas sebelumnya di Badan Anggaran atau Banggar DPR sebesar Rp 1.094,65 triliun. Sementara itu, belanja non K/L berkurang menjadi Rp 1.541,35 triliun dari sebelumnya Rp 1.606,78 trilun.
“Terjadi perkembangan mengikuti diskusi yang dilkaukan Ibu Menkeu dengan Pak Presiden Terpilih terakhir kemarin siang,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata saat rapat kerja dengan Banggar DPR, Jakarta, dikutip Rabu (11/9/2024).
Isa menjelaskan, peningkatan belanja K/L itu tidak akan menyebabkan defisit anggaran yang rancangannya sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB berubah, lantaran pembengkakan belanja K/L itu hanya menggeser pos alokasi anggaran dari belanja non K/L.
“Jadi ada peningkatkan signifikan, dengan sendirinya belanja non K/L dari Rp 1.606,8 triliun jadi Rp 1.541,4 triliun dengan rincian untuk belanja non K/L praktis tidak ada perubahan kecuali pengelolaan belanja lainnya berkurang karena sebagian sudah kita geser ke belanja K/L dari Rp 556,7 triliun jadi Rp 491,2 triliun,” tegas Isa.
Isa juga mengatakan, dalam pertemuan itu, Prabowo telah menyusun secara rinci anggaran untuk 86 K/L di bawah kepemiminannya. Setidaknya ada 10 besar K/L dari 86 yang mendapat persetujuan dari Prabowo untuk mendapat anggaran paling jumbo pada 2025 mendatang.
Pertama ialah Kementerian Pertahanan senilai Rp 166,26 triliun, dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebesar Rp 126,62 triliun. Lalu, ada Kementerian PUPR yang mendapat jatah anggaran sebesar Rp 116,22 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp 105,64 triliun.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rp 93,60 triliun, Kementerian Sosial Rp 79,58 triliun, dan Kementerian Agama Rp 79,16 triliun, Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun, Kementerian Keuangan Rp 53,19 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 31,45 triliun.
“Ini angka-angka terakhir setelah kita perhitungkan Raker Banggar terakhir plus arahan Pak Presiden Terpilih,” ucap Isa menceritakan salah satu poin isi pertemuan Sri Mulyani dengan Prabowo.
Sebanyak 15 kementerian atau lembaga bahkan mendapat tambahan anggaran khusus dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 senilai Rp 4,8 triliun.
Tambahan yang dimasukkan ke K/L itu seiring dengan adanya penetapan anggaran untuk program-program unggulan Prabowo yang disebut dengan Program Quick Win Presiden Terpilih Prabowo Subianto 2025 yang senilai Rp 113 triliun. Dengan demikian total tambahan anggarannya Rp 117,87 triliun dalam RAPBN 2025.
“Ini adalah hasil pengalokasian yang sudah menampung tambahan-tambahan alokasi anggaran yang disepakati atau yang diarahkan oleh Bapak Presiden Terpilih,” ujar Isa.
Total tambahan anggaran sebesar Rp 4,8 triliun itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama senilai Rp 3,4 triliun yang dibagikan untuk Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Komnas HAM, BPIP, BP2MI, serta Kementerian Perdagangan.
Lalu, Rp 1,4 triliun terbagi untuk sejumlah instansi sisanya, yakni untuk MPR RI, DPR RI, Mahkamah Agung, DPD RI, Komisi Yudisial atau KY, Ombudsman RI, serta BPKP.
Terlepas dari apa yang dikatakan Isa, sebetulnya Sri Mulyani sudah menyampaikan garis besar isi pembicaraannya dengan Prabowo, melalui caption dalam unggahan akun instagramnya.
Dalam pertemuan pada Senin siang sampai sore hari, Sri Mulyani yang datang ke tempat Prabowo bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa kedatangannya itu untuk melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih Prabowo.
“Pertama mengenai pelaksanaan APBN 2024 dan outlooknya yang akan ditutup Desember 2024 dibawah Presiden Terpilih – dengan demikian beliau mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan,” ujar Sri Mulyani.
Pembahasan kedua tentang perkembangan pembahasan RUU RAPBN 2025 di DPR dan arahan-arahan Presiden Terpilih Prabowo mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.
“Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam Pemerintahan Baru 2024-2029. Excellent and very fruitful discussions,”ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Prabowo dalam caption di unggahan akun instagramnya mengatakan, “Terima kasih Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sudah datang dan berdiskusi mendalam tentang ekonomi Indonesia ke depan, kita optimis Indonesia semakin maju.”
Terima kasih.
