Pemerintah Presiden Joko Widodo akan meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang diyakini dapat mencegah kasus korupsi, seperti kasus korupsi di sektor pertambangan timah. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, menyatakan bahwa kebijakan satu peta akan berdampak pada pencegahan korupsi dengan mengatasi ketidakjelasan status lahan yang menjadi celah korupsi.
Ketidakjelasan status lahan menjadi kesempatan bagi para pengusaha untuk melakukan aktivitas ekonomi di wilayah hutan dengan cara memberikan suap kepada penyelenggara negara. Kebijakan Satu Peta adalah program pengintegrasian seluruh peta tematik di Indonesia yang menjadi prioritas dalam Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Geoportal Kebijakan Satu Peta merupakan portal untuk mengakses peta yang lebih lengkap terkait pertanahan dengan kualitas dan detail yang lebih baik. Program ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dan mendukung penataan pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung. Kebijakan ini juga digunakan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan timah dan mendukung penegakan hukum.
Kasus korupsi timah saat ini sedang mendapat perhatian publik, dengan Kejaksaan Agung menetapkan 22 tersangka dalam kasus ini, termasuk Harvey Moeis, suami dari artis Sandra Dewi. Kerugian yang diduga akibat kasus korupsi timah ini mencapai Rp 300 triliun.
