Jakarta, CNBC Indonesia- Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai bahwa Kebijakan Penyesuaian Otomatis (AA) Kementerian Keuangan RI yang menahan 5% anggaran kementerian dan lembaga sebagai kebijakan perintah dari atas yang sering kali ‘dipaksa’.
Hal tersebut akan menimbulkan masalah bagi Kementerian/Lembaga karena akan berdampak pada pelaksanaan program kerja K/L yang sudah direncanakan. Hal ini dapat membuat para pegawai negeri tidak ingin mengeksekusi program kerja karena keterbatasan anggaran.
Selain itu, terkait alasan penerapan Penyesuaian Otomatis (AA) untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap perencanaan APBN. Dengan kebijakan ini, masyarakat bisa mendapatkan kesan bahwa APBN bisa dengan mudah dimanipulasi meskipun dampaknya memberi ruang bagi pemerintah untuk memiliki cadangan dana darurat.
Bagaimana pandangan pengamat mengenai dampak penerapan Penyesuaian Otomatis K/L? Lebih lanjut dapat disimak dalam dialog antara Safrina Nasution dengan Peneliti Ekonomi Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet dan Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah dalam acara Squawk Box, CNBC Indonesia (Rabu, 26/06/2024).
Saksikan siaran langsung program-program CNBC Indonesia TV lainnya di sini.
