Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa secara kumulatif realisasi belanja aksi perubahan iklim pemerintah pusat sejak 2016 hingga 2022 mencapai USD 37,9 miliar atau sekitar Rp 569 triliun.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Bobby Wahyu Hernawan mengatakan, pengeluaran belanja aksi perubahan iklim dari rentang waktu tersebut rata-rata sebesar Rp 81,3 triliun per tahun (USD 5,4 miliar) atau setara dengan 3,5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Angka Indonesia 3,5 persen sudah cukup bagus, negara lain masih di bawahnya. Ini sudah cukup bagus dalam menangani perubahan iklim,” ujar Bobby dalam Acara Media Gathering di Bogor, Rabu (29/5/2024).
Bila dirinci, pembiayaan anggaran perubahan iklim terbesar dialokasikan untuk program mitigasi sebesar Rp 332,84 triliun. Dana tersebut digunakan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline seperti industri hijau, pengelolaan limbah, energi, dan transportasi.
Kemudian, dana yang digunakan untuk program adaptasi senilai Rp 214,2 triliun, dialokasikan untuk penurunan kerentanan, peningkatan kapasitas adaptif, dan pengurangan kerugian ekonomi terutama dalam sektor air dan kesehatan.
Untuk program Co-Benefit membutuhkan dana sebanyak Rp 22,4 triliun yang digunakan untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi secara bersamaan seperti kehutanan, pertanian, kelautan, dan pesisir.
Kemenkeu menargetkan kebutuhan pendanaan aksi mitigasi berdasarkan BUR-3 untuk tahun 2018-2030 sebesar Rp 4.002,44 triliun atau rata-rata Rp 307,88 triliun per tahun.
Sementara total pendanaan mitigasi dari APBN (aksi mitigasi & co-benefit) untuk tahun 2018-2022 sebesar Rp 217,83 triliun atau rata-rata Rp 43,57 triliun per tahun.
“Artinya Pemerintah Indonesia dan semua pihak peduli terhadap agenda perubahan iklim ini,” pungkas Bobby.
(Gambas:Video CNBC)
Artikel Selanjutnya
Pemerintah Mau Tarik Utang Rp 600 T di 2024, Ini Rencananya
(bul/bul)
