Jakarta, CNBC Indonesia – Program makan siang gratis dari calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menarik perhatian. Bank Dunia dan sejumlah pakar ekonomi ikut angkat bicara terkait program yang akan dilaksanakan mulai tahun 2025 ini.
Salah satu sorotan utama adalah risiko defisit anggaran akibat program besar ini. Risiko ini mendapat respons mayoritas dari lembaga dalam dan luar negeri. Pemerintah yang baru nantinya diharapkan tetap berhati-hati dalam pelaksanaan program yang dipilih presiden terpilih.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, menyatakan bahwa semua rencana presiden terpilih harus dipersiapkan dengan matang, termasuk program makan siang gratis. Salah satu persiapan yang penting adalah terkait ketersediaan anggaran.
“Semua rencana harus dipersiapkan, termasuk anggaran dan sumber daya,” kata Satu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, seperti dikutip pada Rabu (28/2/2024).
Satu berharap pemerintah akan tetap mematuhi batas defisit anggaran yang telah ditetapkan, yaitu di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto. Dia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal dalam pelaksanaan program tersebut.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menyoroti dampak dari program makan siang gratis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pemerintah mungkin akan mengalihkan anggaran dari program lain untuk mendanai program makan siang gratis ini.
Jika pilihan ini diambil, Faisal mengatakan bahwa anggaran untuk program perlindungan sosial atau kesehatan mungkin akan berkurang. Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan opsi lain seperti peningkatan penerimaan pendapatan atau memperluas defisit dengan menambah utang.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa pelaksanaan program makan siang gratis dapat memicu inflasi karena permintaan bahan makanan yang meningkat tajam. Dia menekankan pentingnya ketersediaan bahan makanan di dalam negeri sebelum program ini diluncurkan.
Faisal menyarankan pemerintah untuk menyusun skala prioritas dalam pelaksanaan program ini, dengan menargetkan bantuan kepada anak-anak yang tidak mampu. Dia juga menekankan pentingnya pendataan penerima program agar anggaran yang dibutuhkan dapat ditekan.
Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan program. Data valid penerima bantuan harus disiapkan untuk menghindari salah sasaran dalam pelaksanaan program ini.
