Tim Dewan Pakar Anies Baswedan dan Muhaimmin Iskandar (AMIN) Fadhil Hasan anggota Dewan Pakar membuka suara tentang pemanfaatan nikel yang dinilai dikuasai oleh China. Bahkan 90% hilirisasi nikel di dalam negeri disebut dikuasai oleh negara tersebut. Fadhil menilai hilirisasi yang digencarkan Presiden Joko Widodo secara konseptual sesuatu yang cukup baik dan dapat berdampak pada perekonomian nasional. Namun, hilirisasi nikel yang saat ini dilaksanakan dinilai cukup timpang karena hanya menguntungkan China.
“Jadi sebagaimana disampaikan bahwa 90% saya kira manfaat itu diperoleh oleh perusahaan-perusahaan China yang beroperasi atau yang memiliki smelter di Indonesia,” kata dia dalam acara Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Kamis (21/12/2023).
Oleh sebab itu, apabila pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, mereka akan mengevaluasi kebijakan hilirisasi di dalam negeri terutama mengenai pelarangan ekspor bijih nikel.
“Terkait dengan instrumen yang digunakan adalah instrumen pelarangan ekspor saya kira pelarangan ekspor nikel nya itu bisa membawa dampak yang pertama itu adalah terjadi gap antara harga di dalam negeri dan harga di pasar internasional,” katanya.
Selain itu, kebijakan larangan ekspor juga berpotensi membuat kegiatan penyelundupan ekspor ke luar negeri semakin besar. Hal tersebut terbukti dari adanya temuan KPK terkait penyelundupan bijih nikel baru-baru ini.
“Terbukti penemuan KPK yang menunjukkan bahwa ada sekitar 5,2 juta ton nikel yang diekspor ya itu yang ilegal,” katanya.
Sebelumnya, JK mengkritisi sikap rendah diri yang dimiliki Indonesia terkait pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri. Padahal, Indonesia seharusnya bisa mempunyai sikap percaya diri dan berjuang dalam penguasaan teknologi.
“Kenapa kita selalu tidak percaya diri, kita bicara banyak hal, kita bicara nikel, 90% nikel ini dikuasai China karena mereka selalu menganggap teknologi adalah mereka. Kita selalu harga diri rendah, seakan-akan tidak bisa menguasai teknologi,” katanya dalam Economix FISIP UI, dikutip Selasa (28/11/23).
Menurut JK, Indonesia sendiri diperkirakan akan mengoperasikan sejumlah 116 smelter pada beberapa tahun ke depan. Dengan demikian, teknologi pengoperasian di pabrik smelter juga harus dapat dikuasai oleh Indonesia.
“Perusahaan membuktikan bahwa semua bisa dilaksanakan dengan teknologi dan kita bisa menguasai teknologi itu, smelter, apapun, listrik apa pun bisa kita kuasai,” kata JK.
