Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), atau Indonesia Eximbank, bertekad membantu Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memperluas pasar ekspor. Melalui Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Usaha Kecil Menengah, lembaga di bawah Kementerian Keuangan saat ini memberikan pinjaman hingga maksimal Rp 15 miliar dengan bunga 6%.
Kepala Divisi Penugasan Khusus LPEI, Wahyu Bagus Yuliantok, mengatakan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema yang sama persis. Perbedaannya terletak pada batasan limit usaha, dimana KUR memiliki batasan hingga 500 juta, sedangkan PKE UKM bisa mencapai 15 miliar, namun harus berorientasi ekspor.
Awalnya, pemerintah melihat bahwa dominasi eksportir Indonesia didominasi oleh usaha besar dan korporasi. Dari total 12.000 eksportir, pelaku UKM masih belum terlalu banyak. Oleh karena itu, dengan adanya PKE UKM, diharapkan dapat membantu pelaku usaha kecil yang berorientasi ekspor untuk meningkatkan devisa negara.
Adapun kriteria penerima pinjaman PKE UKM antara lain sudah melakukan ekspor selama minimal dua tahun dengan catatan bankable. Program ini juga menjadi dorongan bagi para pelaku usaha kecil yang sudah bertahan (survive) untuk dapat semakin berkembang.
LPEI juga melihat dari kapasitas UKM itu sendiri dalam menentukan batasan limit pinjaman yang diberikan. Saat ini, PKE UKM telah disalurkan ke 200 pelaku usaha dengan rata-rata pembiayaan Rp 5-6 miliar, mengingat kebanyakan dari mereka memiliki omzet di bawah Rp 50 miliar.
Untuk dapat mengakses program ini, LPEI saat ini sedang mempersiapkan proses digitalisasi guna memudahkan UKM dalam mengajukan pinjaman. Sumber dana PKE berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total dana yang dikelola sejak 2016-2023 sebesar Rp 8,7 triliun.
Selain PKE UKM, dana PMN juga dialokasikan ke enam program lainnya, termasuk untuk mendukung produk ekspor ke 100 negara tujuan. Hingga November 2023, total penyaluran dana PKE telah mencapai Rp 12,96 triliun.
