Rusia Terbuka tentang Ancaman Nuklir Israel di Gaza

by -139 Views
Rusia Terbuka tentang Ancaman Nuklir Israel di Gaza

Rusia telah memberikan peringatan bahwa ancaman nuklir yang dibuat oleh pejabat Israel terkait dengan perang di Gaza dapat memperburuk ketegangan geopolitik dan disebut “provokatif dan tidak dapat diterima.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, secara berulang kali mengomentari masalah persenjataan nuklir Israel, dan pernyataan terbarunya pada Kamis (9/11/2023) menyebutkan bahwa pernyataan provokatif terkait penggunaan nuklir adalah bukti bahwa Israel memiliki senjata tersebut.

Menteri Warisan Budaya sayap kanan Israel, Amichai Eliyahu, dihentikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah mengeluarkan komentar di sebuah acara radio. Dia berpendapat bahwa senjata atom dapat digunakan untuk menargetkan militan Hamas dalam perang di Timur Tengah.

Revital “Tally” Gotliv, anggota parlemen Israel dari partai politik Likud, juga menyerukan penggunaan senjata “kiamat” untuk menargetkan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan ribuan orang.

Zakharova juga menegaskan bahwa Israel memiliki senjata nuklir dan siap menggunakan senjata tersebut secara serius, meskipun hal ini tidak pantas.

Kementerian Luar Negeri Rusia juga menuduh AS menghalangi inisiatif perdamaian untuk gencatan senjata di Gaza.

Arkady Moshes, direktur program Uni Eropa Timur dan program penelitian Rusia di Institut Urusan Internasional Finlandia, mengatakan bahwa pernyataan tersebut mungkin hanya merupakan bagian dari upaya Rusia untuk melepaskan diri dari kesalahan mereka dalam ancaman nuklir sejak menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

Rusia mencoba membebaskan diri dari tanggung jawabnya dan menyalahkan Israel dan Barat. Amerika Serikat juga disinggung oleh Zakharova, yang memandang negara tersebut terlibat dengan “berkomplot” dan mendukung Israel sebagai sekutunya.

Pandangan serupa juga muncul di AS, termasuk dari anggota Kongres, termasuk Rashida Tlaib dari Partai Demokrat, yang telah menyerukan pemerintahan Biden untuk melakukan gencatan senjata.