Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tidak memasukkan pembangunan Ibu Kota Nusantara ke dalam visi-misi dan program kerja mereka. Dua ekonom sepakat bahwa proyek IKN akan tetap berlanjut meskipun Anies-Imin terpilih. Absennya proyek IKN hanya akan berpengaruh pada anggaran.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengatakan bahwa tidak masuknya program pembangunan IKN ke dalam visi-misi pasangan ini akan berpengaruh pada anggaran yang disediakan untuk proyek IKN. Jika tak menjadi prioritas, maka anggaran pengerjaan proyeknya tidak akan sebesar yang memprioritaskannya seperti pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Namun, Tauhid meyakini bahwa pembangunan IKN pasti tidak akan dihentikan oleh pasangan capres manapun, karena biaya pembangunan yang sudah berjalan akan lebih besar jika tiba-tiba dihentikan. Selain itu, efek pembangunannya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, juga mengungkapkan pendapat yang serupa. Menurutnya, tidak masuknya IKN ke dalam visi-misi Anies-Muhaimin menunjukkan tingkat prioritas terhadap pembangunan tersebut. Namun, hal ini tidak berarti proyek tersebut akan dihentikan total oleh Anies-Muhaimin.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), berpendapat bahwa wajar jika Anies-Muhaimin tidak memasukkan program pembangunan IKN ke dalam visi, misi, dan program kerjanya. Hal ini disebabkan karena biaya pembangunannya sangat tinggi jika masih harus dibiayai APBN. Bhima juga mencatat bahwa IKN masih cukup kontroversial, termasuk pembiayaannya yang ditanggung APBN.
Dalam dokumen Visi, Misi, dan Program Kerja Indonesia Adil Makmur untuk Semua, Anies-Muhaimin memang memuat program pembangunan di Kalimantan yang mereka canangkan dalam bentuk agenda strategis 8 sayap kemajuan atau 8 kawasan. Namun, tak ada bahasan terkait IKN. Mereka hanya memetakan bahwa pembangunan kawasan Kalimantan sebagai tonggak ekonomi hijau, beranda Indonesia yang maju dan asri.
Setidaknya ada 9 program pembangunan kawasan Kalimantan yang mereka rancang, yaitu menjadikan Kalimantan sebagai contoh dunia dalam penerapan ekonomi hijau, menjadikan Kalimantan sebagai lumbung energi terbarukan, dan sebagainya.
