Negara Kaya Minyak Tercekik Perang AS-Iran, Tekor Rp1.068 T

Irak menghadapi tekanan ekonomi berlapis setelah perdagangan melalui Selat Hormuz terhenti sejak akhir Februari 2026. Jalur tersebut menjadi rute penting bagi ekspor minyak dan masuknya barang ke Irak, yang sangat bergantung pada pasokan impor.

Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi mengatakan negaranya kehilangan sekitar US$60 miliar atau setara Rp1.068 triliun dari pendapatan minyak. Kerugian itu terjadi setelah sekitar 90% ekspor minyak Irak sempat tidak dapat dikirim melalui rute Teluk, yang kini menjadi pusat negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di tengah konflik yang juga melibatkan Israel.

“Irak saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang luar biasa,” kata Ali al-Zaidi, seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu (26/9/2026).

Impor menyusut, harga barang melonjak

Gangguan di Selat Hormuz segera merambat ke rantai pasokan. Waktu pengiriman menjadi lebih panjang, ongkos transportasi meningkat, dan volume impor turun. Dampaknya terasa di pasar ritel Baghdad, terutama karena pendapatan minyak menyumbang lebih dari 90% anggaran federal Irak.

Alaa-Eddin Sulaibi, pemilik supermarket di Baghdad, mengatakan porsi barang impor di tokonya turun dari sekitar 90% menjadi 70%. Pada saat yang sama, harga barang mengalami kenaikan antara 25% dan 30%.

“Kami tidak punya pilihan selain menjual produk lokal, meskipun kualitasnya tidak sama dengan produk impor,” ujar Sulaibi.

Perubahan komposisi barang di pasar tersebut menggambarkan tekanan yang dihadapi konsumen Irak. Ketika pasokan impor berkurang, pelaku usaha beralih ke produk lokal, sementara biaya distribusi dan harga jual meningkat.

Dinar melemah dan cadangan devisa tergerus

Tekanan terhadap perekonomian juga tercermin dari pergerakan nilai tukar dinar Irak. Di pasar paralel, kurs dinar sempat melemah hingga 1.600 dinar per dolar AS pada pekan lalu. Angka itu berada di atas kurs resmi sebesar 1.300 dinar per dolar AS dan lebih rendah dibandingkan level sebelum perang, yakni 1.540 dinar per dolar AS.

Pemerintah Irak juga menghadapi pengetatan pasokan dolar. Pada April, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menangguhkan pengiriman uang tunai fisik dari rekening pendapatan minyak Irak di Amerika Serikat. Kebijakan tersebut diambil di tengah tekanan terkait aktivitas milisi yang didukung Iran.

Pengiriman uang tunai itu sempat dilanjutkan sebagian pada Juli. Namun, Amerika Serikat secara terbuka menuduh sejumlah bank swasta Irak terlibat dalam operasi penyelundupan dolar dalam skala besar ke Iran.

Bank Sentral Irak membantah adanya kekurangan dolar dan menyebut lonjakan kurs di pasar paralel dipicu ekspektasi spekulatif pihak tertentu. Pernyataan itu berbeda dengan catatan Penasihat Keuangan Perdana Menteri Irak, Mudher Mohammed Salih, yang menyebut cadangan devisa bank sentral turun dari sekitar US$106 miliar atau Rp1.886,8 triliun sebelum perang menjadi US$80 miliar atau Rp1.424 triliun pada akhir Agustus.

Ketergantungan minyak kembali tersorot

Peneliti ekonomi internasional dari Anglia Ruskin University, Ziad al-Hashimi, menilai krisis tersebut memperlihatkan kelemahan struktural ekonomi Irak. Menurut dia, persoalan utama terletak pada ketergantungan terhadap minyak serta barang-barang asing.

“Krisis ini telah mengungkap ketidakseimbangan yang mendalam dalam struktur ekonomi Irak, yang paling menonjol adalah ketiadaan perlindungan yang mampu melindungi ekonomi di masa gejolak,” kata Hashimi.

Ia menambahkan, pemerintah Irak hanya memiliki ruang untuk mengambil langkah-langkah jangka pendek, termasuk menggunakan pinjaman. Namun, Hashimi menilai kebijakan semacam itu hanya dapat membatasi dampak krisis dan bukan merupakan solusi sejati.

Source link