Perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto belakangan ini sering menarik perhatian, mulai dari pertemuan bilateral, keikutsertaan dalam konferensi global, sampai interaksi dengan para pemimpin negara lain. Agenda-agenda diplomatik tersebut kerap menjadi sorotan utama di berbagai platform berita.
Meskipun demikian, tak semua tanggapan masyarakat bernada positif. Banyak netizen yang terus mempertanyakan urgensi dan hasil konkret dari kunjungan-kunjungan presiden. Di media sosial, pertanyaan semacam “Mengapa presiden sering sekali ke luar negeri?” atau “Apa benar manfaatnya nyata untuk rakyat?” semakin sering muncul dan memicu diskusi panjang.
Reaksi semacam ini wajar, sebab diplomasi pemerintah biasanya tak langsung memberikan dampak yang kasatmata di kehidupan masyarakat sehari-hari, tidak seperti proyek infrastruktur atau penyaluran bantuan sosial yang hasilnya dapat segera dirasakan.
Akan tetapi, dalam konteks persaingan global yang semakin ketat saat ini, diplomasi justru menjadi alat penting Indonesia untuk menjaga pengaruh, stabilitas, dan kelangsungan ekonomi nasional.
Selama sekitar satu setengah tahun, Presiden Prabowo sudah melakukan berbagai lawatan ke banyak negara. Di balik intensitas kunjungan ini, Indonesia seolah mempertegas perannya di tengah dinamika dunia yang sedang berubah.
Tema ini sempat menjadi pokok pembahasan di acara IR Youth Talks yang diadakan oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok, yang juga menghadirkan beberapa pakar dan pelaku komunikasi internasional.
Anggy Pasaribu, seorang jurnalis yang sekaligus pendiri Story of Anggy dan bertindak sebagai moderator, melihat adanya kesenjangan antara aktivitas diplomasi negara dan pemahaman masyarakat. Banyak warga sudah menyadari Indonesia makin aktif secara global, namun mereka kurang mendapat penjelasan mengapa aktivitas tersebut sangat penting bagi masa depan bangsa.
Anggy menyoroti bahwa kondisi dunia saat ini tengah mengalami ketegangan luar biasa. Persaingan antara blok besar seperti Amerika Serikat dan China kian terbuka, perang di Ukraina masih berlangsung, dan konflik di Timur Tengah ikut mengacaukan harga-harga energi serta perekonomian global. Akibatnya, masyarakat Indonesia pun ikut merasakan dampaknya melalui naik turunnya harga kebutuhan pokok, ketidakpastian ekonomi, hingga peluang kerja yang lebih sempit.
Dalam diskusi itu, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menambahkan bahwa di tengah fragmentasi geopolitik dunia, Indonesia dituntut aktif dan cermat menjaga hubungan dengan banyak negara, guna mengantisipasi berbagai risiko.
Ia menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia tetap memegang teguh prinsip bebas aktif, namun fleksibilitasnya kini jauh lebih menonjol. Dalam disiplin hubungan internasional, ujar Nugroho, strategi seperti ini dikenal sebagai hedging, yakni menjaga hubungan baik dengan banyak kekuatan dunia tanpa harus berpihak secara mutlak.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menambahkan bahwa strategi tersebut kini berkembang ke arah resilience-based hedging, yaitu tidak hanya memperkuat jaringan ke luar, tetapi juga memastikan ketahanan internal Indonesia tetap kuat. Keterlibatan aktif di forum dunia seperti G20, ASEAN, atau BRICS bukan sekadar demi eksistensi, melainkan untuk memperbesar posisi tawar Indonesia di panggung global.
Namun Broto juga menggarisbawahi masalah komunikasi yang masih kurang optimal. Di mata publik, kegiatan diplomasi kadang hanya tampak dalam bentuk foto-foto atau agenda pertemuan, tanpa narasi yang memadai soal tujuan strategis di baliknya. Akibatnya, diplomasi terlihat seperti sekadar rutinitas pejabat, bukan alat krusial untuk memperjuangkan kepentingan nasional.
Anggy melanjutkan, minimnya narasi publik membuat diplomasi mudah dianggap jauh dari realitas masyarakat. Bahasa yang digunakan sering kali terlalu teknis dan sulit dipahami orang awam. Padahal di era digital, opini yang sederhana, emosional, dan mudah viral bisa dengan cepat mengalahkan informasi valid yang tidak dikomunikasikan secara jelas.
Oleh sebab itu, Anggy mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang mampu menjelaskan secara konkret mengapa langkah diplomasi diambil dan apa dampaknya terhadap ekonomi, keamanan, investasi, maupun kehidupan sehari-hari. Pemerintah memerlukan figur juru bicara yang sanggup membumikan penjelasan diplomasi agar mudah dicerna masyarakat.
Hal serupa juga berlaku di media sosial. Menurut Anggy, kehadiran negara di ranah digital semestinya bukan hanya soal eksistensi, tapi juga kualitas narasinya. Mengandalkan pendengung atau membuat pernyataan defensif justru memicu perpecahan dan gagal menjelaskan substansi kebijakan luar negeri yang sebenarnya.
Tantangan utama Indonesia ke depan, kata Anggy dan para narasumber diskusi, bukan hanya memperluas pengakuan global tetapi juga menguatkan pemahaman publik dalam negeri terkait langkah-langkah diplomasi. Keberhasilan diplomasi sangat ditentukan oleh seberapa besar masyarakat merasa punya kepentingan dan memahami dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar diterima dunia internasional.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
