Pada umumnya, pembicaraan mengenai konservasi kerap menyoroti hutan dan satwa liar—mulai dari kerusakan habitat, menurunnya populasi, sampai maraknya konflik manusia dan hewan. Namun, perspektif yang menempatkan manusia sebagai bagian terpisahkan seringkali menyebabkan solusi yang diambil menjadi timpang. Wahdi Azmi, seorang dokter hewan dan pemerhati lingkungan dengan pengalaman panjang menangani konflik manusia dan gajah di Sumatera, menyoroti hal ini sebagai titik lemah konservasi yang selama ini kerap diabaikan.
Dalam Leaders Talk Tourism yang menyoroti Surat Edaran Ditjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2025, Wahdi dengan tegas menyatakan bahwa masyarakat sekitar harus menjadi pihak yang mendapatkan manfaat nyata dari upaya konservasi. Ia menegaskan, “Konservasi tidak akan berhasil jika hanya fokus melindungi satwa liar, tetapi lupa menyertakan kesejahteraan warga di sekitarnya.”
Pengalamannya di Sumatera membuktikan bahwa konflik tidak selalu disebabkan perilaku hewan, melainkan perubahan lanskap yang tidak dibarengi penyesuaian ekonomi dan sosial yang memadai. Ketika hutan diubah menjadi perkebunan dan permukiman, satwa kehilangan ruang gerak, sementara masyarakat setempat menghadapi tekanan ekonomi dan lahan yang makin terbatas. Di tengah situasi inilah, pertemuan antara manusia dan satwa menjadi semakin sering dan sulit dihindari. Wahdi berpendapat akar masalah konservasi bukan semata-mata pada konflik, tetapi cara kita menanggapinya.
Di Indonesia, kebijakan konservasi acapkali memakai pendekatan proteksionis: kawasan-kawasan dilindungi, aktivitas masyarakat dibatasi, dan aturan diperketat demi menjaga keutuhan lingkungan. Tetapi realitanya, strategi ini menciptakan jarak antara masyarakat dan kebijakan atau bahkan menimbulkan rasa terancam. Bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan konservasi, aturan tersebut bisa berarti hilangnya akses ke lahan dan peluang ekonomi. Hubungan yang tidak harmonis ini membuat konservasi kerap dianggap sebagai beban, bukan kebutuhan bersama.
Wahdi menegaskan bahwa manusia tidak boleh dipandang terpisah dari ekosistem. Konservasi hendaknya mengintegrasikan aspek perlindungan alam, ekonomi lokal, dan pendidikan masyarakat sekitar. Tanpa keterpaduan ketiganya, upaya pelestarian akan senantiasa rapuh dan rawan gagal tanpa pengawasan eksternal.
Model konservasi yang terintegrasi dapat ditemukan pada inisiatif yang dilakukan di kawasan Megamendung, Bogor, di mana tekanan terhadap lahan meningkat karena perkembangan wilayah. Di Arista Montana dan Yayasan Paseban, pelestarian lingkungan tidak dijadikan proyek mandiri, namun dicampurkan dengan rutinitas sosial dan ekonomi petani setempat. Salah satu contohnya adalah pertanian organik dengan pelibatan aktif warga, mulai dari pengelolaan lahan hingga distribusi hasilnya.
Pendekatan ini membuat masyarakat memiliki kepentingan langsung terhadap kualitas tanah dan air, yang berperan penting dalam keberlanjutan usaha mereka. Di sini, kelestarian lingkungan berubah menjadi kebutuhan ekonomi, bukan sekadar kewajiban moral atau aturan dari luar.
Yayasan Paseban memperkuat model tersebut dengan memberikan pelatihan-pelatihan lingkungan, teknik pertanian berkelanjutan, hingga edukasi kepada generasi muda. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dapat langsung mengaplikasikan keterampilan untuk menjaga lingkungan serta meningkatkan pendapatan. Pendekatan edukasi ini membangun kesadaran dan meningkatkan kapasitas, menjadikan setiap individu sebagai pelaku utama, bukan sekadar objek kebijakan.
Kisah di Megamendung memiliki kemiripan dengan pengalaman Wahdi Azmi di Sumatera. Di Sumatera, benturan manusia dan satwa mendorong konflik saat integrasi ekonomi belum tercipta. Sementara di Megamendung, potensi konflik diredam melalui penyatuan konservasi dengan mata pencaharian lokal. Kedua pengalaman ini membuktikan, keberhasilan konservasi lebih ditentukan pada keterhubungan masyarakat dengan sistem lingkungan sekitar, bukan hanya pada luas area perlindungan.
Seringkali kegagalan konservasi di Indonesia berpangkal dari kurangnya pelibatan masyarakat dan lemahnya kapasitas lokal. Apabila warga sekitar dilengkapi keterampilan sekaligus akses ke peluang ekonomi, konservasi menjadi agenda bersama yang berkelanjutan, bukan hanya program eksternal.
Di tengah derasnya pembangunan, Indonesia perlu mencontoh model semacam ini: menggabungkan kebutuhan ekosistem dengan kepentingan ekonomi warga. Konservasi jangan dipahami sebagai sektor yang berdiri sendiri, melainkan dari sistem yang menghubungkan pengetahuan, pengelolaan sumber daya, dan aspek ekonomi masyarakat.
Tanpa keterpaduan seperti ini, upaya pelestarian akan terus berada dalam posisi defensif, kalah oleh tekanan ekonomi dan konversi lahan. Namun, bila paradigma konservasi digeser dan masyarakat diberi alasan kuat untuk terlibat aktif, pelestarian bisa menjadi pondasi pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya, pertanyaan penting yang sering dilupakan adalah: sudahkah manusia merasa memiliki kepentingan untuk aktif menjaga alam yang menjadi tempat hidup bersama?
Sumber: Wahdi Azmi Sebut Konservasi Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Sumber: Dari Gajah Ke Mega Mendung, Ketika Konservasi Harus Menghidupi
