Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menaruh perhatian serius pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Dalam laporan keuangannya, Kabupaten Pangandaran kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, yang menjadi fokus utama perhatian. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengungkapkan bahwa terdapat 12 rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek penting seperti rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Pemkab Pangandaran diminta untuk merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 dan mengembangkan sistem early warning untuk mendeteksi risiko fiskal. Selain itu, pembuatan roadmap terkait penyehatan fiskal daerah juga menjadi prioritas utama. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, sehingga opini BPK dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan dedikasi DPRD dalam mendukung upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sorotan DPRD Pangandaran: Opini WDP BPK & Rekomendasi Terkunci
