Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta lembaga keuangan penyalur KPR subsidi, seperti Bank BTN, telah menetapkan sejumlah regulasi penting terkait renovasi rumah subsidi. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menjaga esensi program tersebut, yaitu menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan adanya aturan yang jelas, pemerintah berharap rumah subsidi tetap terjangkau, layak huni, dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Beberapa aturan yang perlu diketahui terkait renovasi rumah subsidi antara lain adalah: renovasi ringan seperti pengecatan, penggantian keramik, atau perbaikan atap bocor bisa dilakukan kapan saja tanpa syarat masa cicilan; renovasi besar seperti penambahan lantai atau perluasan hanya diperbolehkan setelah KPR berjalan minimal 5 tahun; fasad rumah subsidi tidak boleh diubah dengan perubahan bentuk pintu, jendela, atap, atau pagar; penambahan lantai dan pembangunan struktur baru baru bisa dilakukan setelah masa cicilan 5 tahun; rumah subsidi tidak boleh digunakan untuk kegiatan komersial; wajib melapor dan mendapatkan persetujuan bank sebelum merenovasi; kredit cicilan harus lancar tanpa tunggakan; dan batasan luas lahan dan bangunan tetap berlaku.
Aturan ini penting untuk melindungi struktur rumah dan keseragaman lingkungan, menjamin subsidi tepat sasaran, serta menjaga stabilitas keuangan debitur. Prosedur umum renovasi rumah subsidi meliputi pengajuan rencana renovasi ke bank, pemeriksaan masa cicilan dan catatan pembayaran oleh bank, penerbitan surat persetujuan, dan pelaksanaan renovasi sesuai izin dengan menjaga batasan fasad dan luas tanah/bangunan.
Dengan demikian, renovasi rumah subsidi harus mematuhi aturan yang berlaku, dimana renovasi ringan dapat dilakukan kapan saja, sementara renovasi besar hanya boleh dilakukan setelah lima tahun masa KPR dengan syarat cicilan lancar dan izin bank. Rumah subsidi juga tidak boleh dialihfungsikan untuk usaha, hal ini bertujuan agar program subsidi tetap adil, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
