PHK menjadi momok menakutkan bagi perekonomian Indonesia, terutama dengan lonjakan jumlah korban PHK yang mengkhawatirkan. Untuk mengatasi hal ini, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sedang merancang strategi untuk meredam gelombang PHK di Indonesia. Jumlah PHK pada awal tahun 2025 telah mencapai 114.675 orang, terdiri dari peserta yang tidak lagi terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan peserta yang mengajukan klaim JHT BPJS TK.
DEN berencana untuk merevitalisasi industri padat karya dan merumuskan formula upah minimum provinsi yang sesuai dengan kondisi industri dan kebutuhan pekerja. Skema kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki akses dan pembiayaan industri, meningkatkan lokasi kawasan industri, serta terkait dengan proyek strategis nasional. Selain itu, DEN juga mempertimbangkan tanggapan terhadap gig workers dan pekerja informal yang terus meningkat.
Strategi jangka panjang DEN mencakup perluasan industri padat karya dengan nilai tambah tinggi dan investasi di sektor strategis. Perlindungan sosial yang lebih inklusif, sistem informasi pasar kerja yang canggih, serta perlindungan kerja pasca PHK juga merupakan fokus dalam jangka pendek. Adapun upah buruh nasional mencapai Rp3,09 juta per Februari 2025, dengan beberapa ketimpangan upah berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan, dan pendidikan.
Dengan perencanaan kebijakan yang tepat, diharapkan dapat mengatasi masalah PHK dan memperbaiki kondisi lapangan kerja di Indonesia. Kebijakan terstruktur dan fokus pada perbaikan industri padat karya serta perlindungan sosial yang inklusif diharapkan bisa meredam gelombang PHK dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik di masa depan.