Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor hilir migas sepanjang 2023 yakni sebesar Rp 1,39 triliun. Angka tersebut mencapai 161,26% dari target yang dipatok awal tahun ini sebesar Rp 864,42 miliar.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan sepanjang tahun 2023, pihaknya telah mencapai beberapa kinerja strategis. Salah satunya yakni PNBP yang berasal dari iuran badan usaha.
“Penerimaan PNBP BPH Migas yang berasal dari uran badan usaha selama 2023 sebesar Rp 1,39 triliun atau 161,26% dari target Rp 864,42 miliar,” kata dia dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja BPH Migas Tahun 2023, Sabtu (30/12/2023).
Tak hanya itu, di dalam pemenuhan energi yang terjangkau bagi masyarakat, sejak 2017 BPH migas telah mendorong program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Adapun hingga akhir tahun 2023 secara kumulatif mencapai 512 lembaga penyalur.
Dengan rincian pada tahun 2023 ini realisasi BBM satu harga mencapai 89 dari target 89 lembaga penyalur. Adapun sesuai roadmap program BBM Satu Harga hingga tahun 2024 direncanakan akan mencapai 583 lembaga penyalur.
Selain itu, BPH migas juga mencatat realisasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi hingga 28 Desember 2023 sudah mencapai 17,46 juta kilo liter (KL). Angka tersebut mencapai 102% dari kuota yang ditetapkan sebesar 17 juta KL.
Sementara realisasi untuk BBM subsidi jenis Pertalite mencapai 29,77 juta KL atau 91,43% dari kuota yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 32,56 juta KL.
“Berlalunya pandemi Covid-19 telah mendorong kegiatan masyarakat yang pada akhirnya memberikan respon pada konsumsi JBT, JBKP menyebabkan realisasi JBT diperkirakan melebihi kuota,” kata dia.
