Pasangan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menjadi satu-satunya kontestan yang tidak memasukkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke dalam dokumen visi, misi, dan program kerjanya.
Dalam dokumen visi, misi, dan program kerja berjudul Indonesia Adil Makmur untuk Semua, kedua pasangan calon tersebut hanya mengusung sembilan program pembangunan Kalimantan. Program-program tersebut termasuk menjadi percontohan dunia sebagai penerapan ekonomi hijau, hingga melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan.
Di sisi lain, pasangan calon lainnya seperti Ganjar Pranowo dan Mahfud MD secara khusus menyebutkan dalam dokumen visi, misi, dan program kerjanya yang berjudul Menuju Indonesia Unggul tentang keberlanjutan pembangunan IKN. Bahkan mereka menjamin percepatannya.
Pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga memasukkan rencana melanjutkan pembangunan IKN dalam dokumen visi, misi, dan program kerjanya yang berjudul Bersama Indonesia Maju. Dalam dokumen tersebut, pembangunan IKN dianggap sebagai salah satu prestasi Prabowo sebagai menteri pertahanan.
Mengenai hal ini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengingatkan bahwa apakah pembangunan IKN dimasukkan ke dalam dokumen visi, misi, dan program kerja pasangan calon tersebut akan mempengaruhi penggunaan anggaran pemerintah. Jika tidak dijadikan prioritas, maka anggaran untuk pengerjaan proyek IKN tidak akan sebesar pasangan lain yang memprioritaskannya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat bahwa tidak dimasukkannya IKN ke dalam visi misi Anies-Muhaimin menunjukkan tingkat prioritas terhadap pembangunan tersebut. Meskipun mungkin pembangunan IKN masih akan dilanjutkan, tetapi tidak menjadi prioritas.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menganggap wajar jika Anies-Muhaimin tidak memasukkan program pembangunan IKN ke dalam visi, misi, dan program kerjanya karena biaya yang tinggi yang harus ditanggung oleh APBN.
Dalam artikel ini juga disebutkan bahwa pembangunan IKN masih kontroversial dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab APBN. Sementara para calon presiden juga membawa program-program lain yang memerlukan biaya, sehingga harus memilih antara melanjutkan pembangunan IKN atau memprioritaskan program-program baru.
