Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS akan mengumumkan hasil uji daya tahan ekonomi dan sistem keuangan Indonesia di tengah tekanan ekonomi global yang besar saat ini. Hasil dari uji daya tahan ini akan diketahui oleh publik pada awal bulan depan, yaitu November 2023, termasuk langkah-langkah atau kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dan otoritas terkait untuk meredam dampak dari gejolak tersebut. Menteri Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah telah meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi tekanan ekonomi global.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sri Mulyani telah menjelaskan mengenai tekanan ekonomi global saat ini, seperti dampak dari perang di berbagai wilayah seperti Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina, harga komoditas energi dan pangan yang tinggi akibat fenomena El Nino, serta tren suku bunga yang tinggi yang dapat menekan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat tahun 2023. Akibat dari tekanan global tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan melemah menjadi 4,86% pada kuartal keempat tahun 2023, dari asumsi sebelumnya sebesar 5,06%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi untuk tahun keseluruhan juga diprediksi akan melemah menjadi 5,04% dari asumsi sebelumnya sebesar 5,09%, dan hanya tumbuh sebesar 5,08% pada tahun 2024 dari asumsi APBN 2024 sebesar 5,2%.
Namun, untuk mengantisipasi pelemahan ini, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan antisipasi, antara lain peningkatan bantuan sosial (bansos) untuk menghadapi dampak El Nino dengan memberikan bantuan beras 10 kg kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat hingga akhir tahun. Selain itu, diberikan juga bantuan tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan pada periode November-Desember 2023 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Terdapat pula kebijakan dalam penguatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM dengan mendorong lembaga keuangan sebagai penyalur KUR untuk membuka layanan pada Sabtu-Minggu agar penyalurannya sesuai target Rp 297 triliun. Terakhir, terdapat kebijakan PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk periode November 2023 hingga Juni 2024 dan 50% dari Juli hingga Desember 2024 bagi rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar, serta bantuan biaya administrasi selama 14 bulan sebesar Rp 4 juta per rumah bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dengan adanya berbagai kebijakan ini, Menteri Sri Mulyani memastikan bahwa target pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat tahun 2023, keseluruhan tahun 2023, dan tahun 2024 sesuai dengan perkiraan awal, yaitu masing-masing sebesar 5,06%, 5,1%, dan 5,2%. Ia juga menegaskan bahwa APBN tetap menjadi salah satu jangkar yang cukup baik dalam situasi global yang berguncang-guncang dan diharapkan dapat menjaga perekonomian Indonesia agar tetap stabil.
