Pemerintah Indonesia membentuk tim percepatan program pembangunan ekonomi untuk memantau dan memastikan kelancaran program-program utama yang dapat memberikan dampak positif pada perekonomian.
Tag: kebijakan pemerintah
Pemerintah Meringankan Beban Pekerja Horeka dengan Tanggung Pajak
Pemerintah sedang menyiapkan perluasan insentif pajak penghasilan dalam Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah atau PPh DTP khusus untuk sektor hotel, restoran,
Negara Akan Mengambil Tanah Terlantar Setelah 2 Tahun, Suara Petani Sawit
Kebijakan pemerintah terkait pengambilalihan tanah yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun menjadi perdebatan di masyarakat. Pengurus DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
Respons Pemerintah Terhadap Tarif AS 19% Bagi Eksportir ‘Frontloading’
Pemerintah Indonesia menilai praktik ‘frontloading’ sebelum pemberlakuan tarif impor Amerika Serikat adalah hal yang wajar dilakukan oleh eksportir. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
DPR-Pemerintah-Pengusaha Sepakat RI Bebas Truk ODOL 2027
Pada hari Senin, 4 Agustus 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah telah mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pengemudi Logistik Indonesia di
Penjarahan Massal dan Chaos Demo Harga BBM: Korban Jiwa Berjatuhan
Kerusuhan di Angola yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar telah menimbulkan kekacauan besar di ibu kota Luanda. Demonstrasi nasional yang semula
Gibran Siap Dipindahkan ke Papua: Alasan di Balik Keputusan Ini
Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah menyatakan kesiapannya untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Hal ini sebagai respon terhadap berita yang menyebutkan bahwa
Tanggapan Pemerintah terkait Indonesia Peringkat 69 Dunia
Daya saing global Indonesia pada tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan menurut laporan IMD World Competitiveness Center (WCC). Dari peringkat sebelumnya 40,
Mantan Penasihat Presiden AS Puji Kebijakan Prabowo: Analisis Terbaru
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merencanakan untuk melonggarkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dengan alasan bahwa aturan TKDN dapat mengurangi daya saing
Pejabat Eselon I Dapat Jatah Mobil Listrik Hemat Biaya
Anggaran biaya untuk kendaraan dinas eselon I diperkirakan akan mengalami kenaikan pada tahun 2026, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 32