Pemerintah mengakui bahwa program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan solusi yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan atau backlog perumahan di Indonesia. Saat ini, backlog perumahan di Indonesia diperkirakan mencapai hampir 10 juta unit atau sekitar 9,9 juta unit.
Menurut Kementerian PUPR, backlog perumahan adalah defisit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan karena terdapat puluhan juta unit rumah di Indonesia yang tidak layak huni. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mendapatkan pembiayaan renovasi.
Tapera adalah program simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat digunakan untuk pembiayaan rumah. Program ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 21/2024 tentang Perubahan atas PP No 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.
Tapera sebenarnya telah ada sejak tahun 1993 dan awalnya dikenal sebagai Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS). Program ini mengalami perkembangan dan perubahan hingga menjadi Tapera, yang saat ini menyasar pekerja swasta, BUMN/BUMD, pekerja mandiri/freelancer, serta TNI/Polri.
Melalui PP No 21/2024, Presiden Joko Widodo mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera paling lambat tahun 2027.
Herry Trisaputra Zuna, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kemen PUPR, menjelaskan bahwa terdapat sekitar 36 juta unit rumah yang perlu diselesaikan di Indonesia, termasuk backlog perumahan dan rumah tidak layak huni. Program pembiayaan perumahan yang ada di bawah Kementerian PUPR meliputi FLPP dan BSPS.
Karena itu, inovasi diperlukan untuk menyelesaikan persoalan perumahan di Indonesia. BP Tapera adalah institusi yang didesain untuk menyelesaikan masalah perumahan melalui skema tabungan agar dapat dimanfaatkan dengan baik.
