Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, penerimaan negara bukan hanya berasal dari pajak, bea dan cukai, serta utang, namun juga berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang didapat dari pengelolaan aset-aset negara dan lelang.
Hal ini dikemukakan Sri Mulyani dalam acara Anugerah Reksa Bandha di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Rabu, 22 November 2023. Menurutnya, ini juga merupakan salah satu cara untuk melakukan edukasi kepada publik bahwa keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan pajak, bea cukai, dan utang, tetapi juga terkait dengan aspek belanja dan aset kekayaan negara yang bermanfaat bagi perekonomian.
Sri Mulyani juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus fokus pada pengelolaan aset negara sebagai salah satu sumber penerimaan. Targetnya adalah pada tahun 2024, semua barang milik negara (BMN) akan tersertifikasi, sehingga mempermudah pelacakan pengelolaannya.
Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara untuk memantau kinerja aset yang telah dimiliki, termasuk efisiensi perawatannya. Sri Mulyani menekankan bahwa para pengguna aset di setiap kementerian atau lembaga tidak boleh membiarkan asetnya tidak digunakan.
Sertifikasi aset-aset negara saat ini telah mencapai 94%, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), namun masih tersisa 6% lagi untuk mencapai target hingga tahun 2024. Terkait jumlah aset yang telah tersertifikasi, belum ada data pasti.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa dari sisi tata laksana dan tata kelola, mereka juga tertib dengan sertifikasi BMN, terutama untuk tanah yang ditargetkan dapat selesai pada tahun 2024. Sehingga masyarakat akan mengetahui mana aset milik negara yang ada dalam buku keuangan pemerintah.
