Video: Kemnaker Gunakan Riset dan Data untuk Tentukan Upah

Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli menempatkan penguatan balai latihan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja Indonesia agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Penguatan tersebut mencakup pengembangan kapasitas balai pelatihan serta penyusunan program ketenagakerjaan yang didukung riset dan data.

Saat ini, pemerintah pusat memiliki 42 Balai Latihan Kerja (BLK). Pemerintah juga tengah membangun 14 balai baru yang ditargetkan membuat jumlah balai milik pemerintah pusat menjadi 58 unit pada tahun depan.

Jaringan balai latihan

Dalam ekosistem pelatihan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan mengelola Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Sementara itu, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah memiliki BLK yang menjalankan fungsi pelatihan kerja di daerah masing-masing.

Selain balai yang dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat pula Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK). Jumlah BLKK yang disebutkan mencapai sekitar 4.000 unit. Keberadaan berbagai jenis balai tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pelatihan bagi calon tenaga kerja.

Menurut Yassierli, peran balai latihan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan, tetapi juga peningkatan skill dan kemampuan calon pekerja. Penguatan kemampuan itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang menjadi tujuan dari kebijakan pelatihan vokasi dan produktivitas.

Riset dan data untuk kebijakan ketenagakerjaan

Selain mendorong penguatan balai latihan, Kemnaker juga mendorong penggunaan riset dan data dalam menyusun program serta kebijakan ketenagakerjaan. Untuk mendukung langkah tersebut, Kemnaker bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemanfaatan data survei.

Kerja sama itu disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat dasar informasi dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Data survei dan riset digunakan dalam proses penyusunan program serta kebijakan yang berada dalam lingkup ketenagakerjaan.

Peran Kemnaker dalam menekan pengangguran dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi bagian dari pembahasan Yassierli dalam program Profit CNBC Indonesia. Dalam dialog tersebut, isu penguatan pelatihan, pemanfaatan data, serta kebijakan menghadapi persoalan ketenagakerjaan dibahas bersama Shafinaz Nachiar.

Dialog dengan Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli itu ditayangkan pada Jumat, 2 Oktober 2026. Pembahasan tersebut menyoroti langkah Kemnaker dalam mengembangkan peran balai latihan dan menggunakan data sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

Source link