DPW Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat memberikan apresiasi atas kehadiran Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dalam diskusi publik bersama BEM KM Universitas Andalas. Diskusi tersebut bertema “Menguliti Narasi Keberhasilan Pemerintah Pusat di Tengah Krisis Daerah” dan dianggap positif karena menunjukkan bahwa wakil rakyat tidak takut menerima kritik asal disampaikan dengan sopan dan berdasarkan fakta.
Menurut Ketua DPW Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat, Darlinsah, kehadiran Andre Rosiade dalam forum kritis mahasiswa adalah contoh baik dari dialog antara mahasiswa dan pembuat kebijakan yang terbuka. Darlinsah juga menekankan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik agar substansi kritik tidak tersesat karena cara komunikasinya.
Dalam diskusi tersebut, Presiden Mahasiswa KM Unand, Shabbarin Syakur, menegaskan bahwa mahasiswa tidak menolak program Makanan Bergizi Gratis (MBG), namun perlu dilakukan evaluasi implementasi agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat. DPW Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat mendukung evaluasi ini agar program MBG memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat setempat, terutama para petani, peternak, dan pelaku UMKM di Sumatera Barat.
Darlinsah juga memberikan apresiasi kepada Andre Rosiade yang konsisten memperhatikan Sumatera Barat melalui kehadiran dan perannya dalam mendukung program dan alokasi anggaran pusat untuk daerah. Dikatakan bahwa komunikasi dan advokasi yang dilakukan Andre di tingkat nasional merupakan faktor penting dalam mengalirnya program dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat ke Sumatera Barat.
Hal ini menunjukkan bahwa representasi wakil rakyat berfungsi dengan baik dalam menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat. Keberhasilan ini juga mencerminkan perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap Sumatera Barat melalui peran aktif kader Partai Gerindra seperti Andre Rosiade. Dengan demikian, aspirasi daerah dapat lebih mudah tersampaikan dan direspon melalui kebijakan nasional.
