Pada hari Rabu, 4 Maret 2026, Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menyelenggarakan forum diskusi dosen tamu dalam mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan. Acara ini mengedepankan gagasan profesionalisme dan perjalanan karier militer melalui tema “Pola Karir dan Profesionalisme Militer”. Tidak hanya dihadiri mahasiswa, diskusi ini melibatkan berbagai kalangan dan menghadirkan narasumber terkemuka, mulai dari akademisi hingga peneliti bidang pertahanan.
Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie tampil sebagai salah satu pembicara utama. Selain Aditya, hadir pula Beni Sukadis, M.Si. yang merupakan peneliti di Lesperssi, dan Yudha Kurniawan, M.A. dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie. Forum ini secara garis besar bertujuan memperdalam analisa mahasiswa mengenai tantangan serta perkembangan karier militer di Indonesia, termasuk ruang lingkup profesionalisme prajurit dan keterkaitannya dengan tata kelola demokrasi modern.
Dalam forum tersebut, Aditya menekankan dinamika antara politik kontemporer dan struktur organisasi militer Indonesia. Menurut Aditya, fenomena kepemimpinan populis memberi warna tersendiri pada perumusan jalur karier prajurit. Ia mengamati, dalam lingkungan TNI, penempatan serta promosi perwira tidak pernah sepenuhnya bebas dari pengaruh jejaring personal maupun praktik relasi patronase. Hal ini diperjelas dengan seringnya terjadi pergesekan antara meritokrasi dan loyalitas kepada figur tertentu di dalam hierarki militer. Kecenderungan ini mendekatkan organisasi pada kekuatan personal, utamanya dalam masa pemerintahan yang populis.
Tak hanya itu, Aditya menilai bahwa konsentrasi kekuasaan pada figur yaitu pemimpin politik juga dalam risiko mempersempit ruang kontrol sipil terhadap militer. Bila pengisian jabatan-jabatan militer strategis lebih berdasarkan kedekatan pribadi, mekanisme checks and balances berpotensi kehilangan fungsinya sehingga sulit bagi lembaga sipil menjalankan pengawasan yang efektif. Tantangan ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh aktor sipil boleh terlibat dalam proses promosi pimpinan militer, termasuk penunjukan Panglima TNI.
Dalam konteks perbandingan internasional, Aditya menyampaikan bahwa mekanisme hubungan sipil-militer sangat bervariasi. Di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, penunjukan pimpinan militer tertinggi memerlukan persetujuan parlementer. Negara lain menyerahkan urusan itu sepenuhnya pada eksekutif, sedangkan beberapa negara demokrasi seperti Inggris sama sekali tidak mengharuskan adanya persetujuan legislatif. Keragaman ini menandakan bahwa tidak ada pola baku yang ditetapkan secara universal dalam hubungan sipil-militer, meskipun seluruhnya tetap berada di bawah nilai-nilai demokrasi.
Penguatan profesionalisme militer menjadi isu penting lain yang diangkat dalam diskusi, sebagaimana disampaikan Beni Sukadis. Profesi militer yang ideal, menurutnya, harus dibangun dengan fondasi pendidikan serta kesejahteraan yang memadahi, dan ditopang oleh sistem persenjataan yang memadai pula. Beni mengakui, perubahan signifikan dalam tubuh TNI terjadi setelah reformasi, diantaranya lewat pemisahan TNI dengan Polri, pengesahan Undang-Undang TNI, dan pengaturan posisi TNI sebagai alat negara yang netral dalam politik praktis.
Namun demikian, Beni menggarisbawahi masih adanya kecenderungan promosi jabatan berbasis kedekatan personal dengan tokoh politik, bukan murni dari prestasi atau meritokrasi. Isu ini menjadi sumber diskusi tentang sejauh mana sistem merit di lingkup karier militer dapat diterapkan secara penuh di Indonesia. Ia juga mencontohkan bahwa dalam pergantian Panglima TNI, rotasi antarmatra kerap tidak sepenuhnya diikuti, seperti ketika suksesi dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari matra Angkatan Darat.
Realitas tersebut menunjukkan bahwa faktor politik dan preferensi kepemimpinan kerap lebih dominan daripada pola rotasi atau kebiasaan tak tertulis yang berkembang. Sementara itu, Yudha Kurniawan menyoroti ketidakseimbangan struktur dalam sistem karier militer nasional. Dengan waktu tempuh karier rata-rata antara 25 hingga 28 tahun untuk mencapai jenjang Brigadir Jenderal, perwira harus melewati seleksi ketat dan berhadapan dengan keterbatasan posisi sehingga terjadi penumpukan pejabat tinggi militer.
Adanya bottle neck pada sistem promosi, keterbatasan kapasitas lembaga pendidikan militer, serta beragamnya mutu personel sejak rekrutmen awal merupakan sumber utama ketimpangan tersebut. Persoalan semakin berat jika dikaitkan dengan anggaran dan sarana pelatihan yang terbatas, sehingga proses regenerasi kepemimpinan militer menjadi kurang optimal dan menimbulkan hambatan pada perkembangan profesionalisme. Situasi ini memperlihatkan bahwa transformasi institusional untuk menumbuhkan profesionalisme dan meritokrasi di TNI masih menghadapi rintangan berat yang memerlukan perhatian serius.
Tidak hanya itu, forum kuliah tamu ini pun menjadi momentum untuk memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya keseimbangan otoritas sipil dan militer dalam kerangka demokrasi modern di Indonesia. Tantangan democratic backsliding atau kemunduran demokrasi yang kini ramai dibahas semakin menyorot relevansi dan sensitivitas tema tersebut. Keterlibatan TNI dalam urusan sipil kerap menimbulkan kritik, namun pada dasarnya hubungan sipil-militer bersifat saling berkaitan dan tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi.
Kekuatan sipil perlu menjaga batas-batas kewenangan yang jelas, sementara militer diharapkan meneguhkan profesionalismenya serta mendukung sistem demokrasi. Penentuan pola karier dan manajemen promosi perwira TNI menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi penguatan pertahanan dan pembaruan institusional. Pentingnya pembahasan ini justru terletak pada bagaimana kedua pihak – sipil maupun militer – dapat memastikan terjaganya keseimbangan kekuasaan tanpa jatuh pada dinamika yang terlalu politis, sehingga reformasi militer dapat dilaksanakan secara efektif dan konsisten.
Dalam banyak negara demokrasi, pengaturan karier militer telah lama dibangun melalui prosedur institusional yang menjadikan profesionalisme sebagai pilar utama organisasi pertahanan. Oleh karena itu, pendekatan serupa mesti terus dikembangkan di Indonesia agar profesionalisme, transparansi, dan tata kelola demokratis mampu berjalan beriringan membangun TNI yang kuat namun tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusional.
Sumber: Diskusi UI Membahas Profesionalisme Militer Indonesia Dan Pola Karier Perwira TNI
Sumber: Diskusi UI Ungkap Dinamika Karier Militer Indonesia, Dari Regenerasi Hingga Reformasi TNI
