KSAL Minta Kolaborasi TNI AL dengan Instansi lain untuk Keamanan Laut

by -16 Views

KSAL Minta TNI AL Bersinergi dengan Semua Instansi untuk Jaga Keamanan Laut

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menegaskan perlunya TNI AL bersinergi dengan berbagai lembaga terkait untuk menjaga keamanan laut, yang merupakan ruang hidup bangsa dan pilar utama pertahanan nasional. Dalam upaya menjalankan arahan tersebut, TNI AL bekerja sama dengan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dalam sebuah forum diskusi di Jakarta yang dihadiri oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) KSAL Laksamana Muda Achmad Wibisono.

Forum tersebut bertujuan untuk merespons tantangan ke depan yang semakin kompleks akibat perubahan lingkungan strategis global yang cepat dan tidak menentu. Achmad menekankan pentingnya respons terintegrasi dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan tersebut. Wakil Asrena KSAL Laksamana Pertama Lewis N Nainggolan dan Laksamana Pertama (Purn) Agus Rustandi juga memberikan paparan tentang kebijakan dan strategi pembangunan TNI AL 2025-2044 serta isu-isu yang dapat mempengaruhi pertahanan negara.

Selain itu, Kerja sama lintas instansi yang kuat dibangun juga antara Koarmada III dan tim analisis kebijakan ahli madya Direktorat Kebijakan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk memastikan keamanan laut nasional. Asisten Operasi Pangkoarmada III Kolonel Laut (P) Rafael Dwinatu menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan laut nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia. Dia juga menyoroti peran penting Koarmada III dalam mendukung operasi militer baik perang (omp) maupun selain perang (omsp).

Kerja sama antara Koarmada III dan Bakamla RI sangat penting untuk memastikan keamanan laut yang berkelanjutan. Kolonel Bakamla Gontri Nopel dari tim analisis Bakamla RI juga menjelaskan bahwa kunjungan mereka ke Koarmada III bertujuan untuk mengumpulkan masukan dalam penyusunan kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Mereka juga menyoroti perlunya penyusunan rancangan peraturan presiden terkait wilayah yurisdiksi Indonesia untuk periode 2027-2031. Dengan sinergi yang kuat antara TNI AL, DPN, Koarmada III, dan Bakamla RI, diharapkan keamanan laut Indonesia dapat terjaga dengan baik untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Source link