Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golongan Karya (Golkar), Melchias Markus Mekeng, menyoroti keadaan pendidikan di Indonesia dalam sebuah rapat dengan jajaran Kementerian Keuangan. Dia menekankan pentingnya fokus pada pembahasan pendidikan, terutama setelah program unggulan yang disusun oleh Pak Prabowo menyoroti bidang pendidikan. Menurut hukum, anggaran pendidikan seharusnya sebesar 20%, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, masih terdapat 24,3% penduduk Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan.
Mekeng juga membahas peraturan pemerintah terkait pendanaan pendidikan yang menyebutkan alokasi sebesar 20% untuk pendidikan dari APBN. Data menunjukkan bahwa 24,3% anak di Indonesia tidak bersekolah, dengan tingkat pendidikan yang rendah mulai dari SD hingga S3. Hal ini mengakibatkan keraguan terhadap manfaat bonus demografi yang selama ini dicanangkan.
Selain itu, Mekeng juga mengungkapkan keheranannya terkait kurangnya fasilitas sekolah yang layak di beberapa daerah seperti NTT. Meskipun anggaran pendidikan terus meningkat setiap tahun, dampaknya tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, Mekeng berharap agar dana pendidikan yang dialokasikan dapat dinikmati oleh lebih banyak orang, terutama untuk memastikan kesetaraan dalam pendidikan.
Mekeng juga mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Komisi XI agar dana tersebut dapat disalurkan ke daerah-daerah. Dengan demikian, diharapkan bahwa upaya memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dapat terus dilakukan untuk mencapai tujuan Indonesia emas di masa depan.