Kontroversi Perusahaan Tahan Ijazah Karyawan: Sebuah Analisis Hukum
Belakangan ini, publik dihebohkan dengan pemberitaan tentang perusahaan di Surabaya yang mengancam akan mencabut izin operasinya jika tetap menahan ijazah karyawan. Hal ini dipicu oleh keberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42 yang melarang perusahaan menahan ijazah karyawan sebagai jaminan. Namun, apakah benar-benar sebuah pelanggaran hukum?
Menurut KBBI, ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Namun, apakah perusahaan boleh menahan ijazah karyawan sebagai jaminan? Ijazah merupakan dokumen yang menandai pencapaian akademis seseorang dan seringkali menjadi syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Meskipun tidak ada peraturan hukum yang secara eksplisit mengizinkan perusahaan untuk menahan ijazah karyawan, namun hal ini dapat diatur dalam perjanjian kerja yang dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
Perjanjian kerja, yang didasarkan pada kesepakatan antara perusahaan dan karyawan, dapat mengatur mengenai penahanan ijazah sebagai jaminan. Namun, hal ini harus dilakukan tanpa paksaan dan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di daerah masing-masing. Meskipun begitu, posisi pengusaha dan pekerja tetap harus seimbang agar tidak terjadi eksploitasi.
Dengan demikian, penting bagi perusahaan dan karyawan untuk memahami peraturan yang berlaku terkait penahanan ijazah dalam konteks hukum. Kesepakatan tersebut sebaiknya disusun dengan jelas dalam perjanjian kerja dan dibuat dengan itikad baik demi menjaga hubungan kerja yang adil dan berkeadilan. Melalui pemahaman yang baik tentang hukum, kedua belah pihak dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional.
