4 Provinsi RI Rentan Kebijakan Efisiensi Anggaran

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) merilis survei Fiscal Outlook Maret, 2025. Menurut survei tersebut, kebijakan efisiensi yang diimplementasikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan dampak terhadap struktur pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Indonesia. Sebagian besar pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer, sehingga efisiensi tersebut dapat berdampak signifikan pada mereka.

Salah satu sasaran efisiensi adalah penghematan sebesar Rp 306,69 triliun, terdiri dari anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 50,59 triliun. Pengurangan belanja pemerintah di daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor administrasi pemerintahan bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi secara signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Provinsi-provinsi yang memiliki risiko fiskal dan ekonomi tertinggi, seperti Aceh, Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan, akan terdampak lebih besar.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi regional juga bisa terjadi akibat efisiensi alokasi TKD di wilayah-wilayah tersebut. LPEM UI menjelaskan bahwa provinsi-provinsi dengan profil risiko tertinggi berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan adalah Aceh, Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Kontribusi APBD terhadap PDRB Provinsi Aceh pada tahun 2024 sebesar 20,54%, Maluku Utara 16,33%, Papua Barat Daya 29,05%, dan Papua Selatan 26,42%. Saksikan video di atas untuk informasi lebih lanjut.

Source link