Pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi untuk tidak mengajukan protes terhadap kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat ke World Trade Organization (WTO). Selain itu, tidak akan ada tindakan balas dendam atau retaliasi atas kebijakan AS tersebut yang berlaku sejak Rabu (9/4/2025) terhadap 86 negara, termasuk Indonesia. Kebijakan perdagangan yang agresif ini diambil oleh Presiden AS Donald Trump sebagai respon terhadap hambatan perdagangan yang dia anggap berlaku dari negara-negara mitra, termasuk Indonesia dengan tarif resiprokal sebesar 32%.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya untuk melakukan negosiasi ulang dengan AS tanpa melalui forum multilateral seperti WTO, namun lebih memilih jalur bilateral. Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menyampaikan bahwa representasi Indonesia dalam negosiasi ini akan melibatkan Menlu dan Menko Perekonomian yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun belum dapat berspekulasi mengenai hasil negosiasi, Isy menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara kementerian dan lembaga terkait.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah menyatakan bahwa Indonesia tidak akan melakukan retaliasi terhadap kebijakan tarif AS. Dalam pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat, H.E Kamala S. Lakhdhir, dibahas upaya meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi antara kedua negara. Dubes AS Kamala menyatakan komitmen untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara kedua pihak, sementara Airlangga menegaskan peran strategis AS sebagai mitra penting bagi Indonesia dalam membangun hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan.