Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai langkah dalam mendukung transisi energi jangka panjang. Dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), rencana untuk membangun PLTN diungkapkan pada Kamis, 6 Februari 2025. Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan kompleksitas pengembangan energi nuklir di Indonesia, menekankan tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas dalam merencanakan hal tersebut.
Saat ini, pemanfaatan nuklir di Indonesia terbatas pada sektor non-energi seperti kesehatan, pangan, dan pertanian. Namun, dengan komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission 2060, energi nuklir dianggap sebagai solusi utama dalam pengembangan energi bersih. Meskipun demikian, dalam pengembangan PLTN, Indonesia masih dihadapkan pada tiga tantangan utama, yaitu posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, serta pemetaan stakeholder terkait.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bappenas akan membentuk kelompok kerja yang fokus pada revisi isu kelembagaan untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pengembangan PLTN. Langkah-langkah strategis lain yang akan dilakukan meliputi pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Meskipun demikian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, mengakui bahwa tantangan dalam pengembangan PLTN juga melibatkan isu sosial dan politik yang perlu diatasi.
