Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa alokasi subsidi transportasi tetap terjaga aman dalam RAPBN 2025. Hal ini disampaikan setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi V DPR RI terkait penambahan anggaran sebesar Rp6,69 triliun pada RAPBN 2025 di Kementeriannya.
Budi menyatakan bahwa tidak ada pengurangan subsidi transportasi yang dilakukan dalam pemerintahan baru. Ia mengucapkan terima kasih kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian Keuangan yang memahami bahwa kekurangan dana lebih banyak untuk subsidi. Subsidi tersebut meliputi udara, laut, darat, dan kereta api.
Komisi V menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 6,69 triliun di Kementerian Perhubungan. Keputusan ini didasarkan pada hasil perubahan belanja kementerian dalam rapat antara Panja Pemerintah Pusat dengan DPR RI pada tanggal 11 September 2024.
Awalnya, Kemenhub dianggarkan sebesar Rp 24,7 triliun di tahun 2025, namun bertambah menjadi Rp 31,45 triliun. Meskipun tambahan dana yang diterima belum cukup untuk memenuhi seluruh program prioritas, Menhub menyatakan bahwa pihaknya akan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Total penambahan anggaran sebesar Rp 6,69 triliun dialokasikan untuk pemenuhan enam unit eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Perkeretaapian, Udara, Laut, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Badan Kebijakan Transportasi.
Referensi: [CNBC Indonesia](https://cnbcindonesia.com/news/20240913194640-8-571807/video-subsidi-krl-dipersempit-warga-kian-terjepit)
