Jakarta, CNBC Indonesia – Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menanyakan sejumlah persoalan terkait pupuk bersubsidi kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi. Mulai dari masih banyak petani yang belum menebus pupuk subsidi, hingga keluhan dari pedagang kios pupuk bersubsidi. Tomsi juga memperhatikan adanya laporan tentang penjualan pupuk di atas harga yang ditetapkan pemerintah serta kelangkaan pupuk subsidi di daerah.
Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di kantor Kemendagri, Selasa (2/7/2024).
“Dalam beberapa provinsi dan kabupaten, masih ada yang menjual secara campuran. Boleh membeli pupuk subsidi asal membeli pupuk non-subsidi, ini merupakan pelanggaran dan memberatkan. Jika kios-kios ini tidak berbuat baik, tolong dinas untuk mencatat siapa yang tidak baik, kita akan mendata dan menyampaikannya. Kios-kios ini ditentukan oleh rekomendasi dinas, jika ada yang salah, berarti rekomendasi dari dinas juga kurang baik. Mari kita koreksi. Jika memang tidak benar, segera ambil tindakan. Jangan biarkan masalah ini terus berlanjut. Ketika terjadi penyimpangan, saya mendapat banyak masukan. Bahkan saat kunjungan Bapak Presiden, masih ada keluhan tersebut. Tolong Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, serta pengawas dari Polres dan Kejaksaan segera menyelesaikan masalah ini. Ini menjadi prioritas,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa realisasi penyaluran pupuk bersubsidi hingga 30 Juni 2024 baru mencapai 32,6% atau 3,114 juta ton dari total alokasi 9,550 juta ton untuk tahun 2024. Meski alokasi pupuk bersubsidi telah ditingkatkan oleh pemerintah, namun alokasi anggaran yang tersedia masih 4,7 juta ton. Penambahan alokasi ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tanggal 22 Februari 2024.
Rahmad Pribadi juga menjelaskan bahwa kendala masih banyak petani yang belum menebus pupuk subsidi mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti belum tiba musim tanam, data yang tidak terupdate, atau petani telah pindah. Oleh karena itu, akan dilakukan pemutakhiran data.
Tomsi menyoroti berbagai persoalan terkait pupuk bersubsidi dan meminta KP3 untuk segera mengambil tindakan terkait penyaluran pupuk subsidi di lapangan. Rahmad Pribadi pun menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan digitalisasi stok pupuk secara real time dan akan terus melakukan sosialisasi penggunaan teknologi sistem digitalisasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di daerah-daerah.
