Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, menanggapi perintah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan menyatakan bahwa permintaan tersebut “tidak dapat diterima”. Kepala Staf Orban, Gergely Gulyas, mengatakan bahwa permintaan ICC tersebut tidak berlaku di Hungaria, meskipun negara tersebut telah meratifikasi Statuta Roma yang mendirikan ICC. Gulyas menekankan bahwa tidak ada tindakan hukum yang dapat dilakukan di Hungaria terkait dengan permintaan tersebut.
Sebelumnya, Jaksa ICC, Karim Khan, meminta surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, kepala pertahanan Israel, dan tiga pemimpin Hamas atas dugaan kejahatan perang. Meskipun kedua belah pihak mengecam keputusan Khan, Orban menyatakan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan politik dan tidak dapat diterima serta merusak citra ICC. Dia juga menekankan bahwa penggunaan pengadilan sebagai alat politik adalah tindakan yang salah.
Kepala Diplomat Uni Eropa, Josep Borrell, menegaskan bahwa kedua negara harus melaksanakan keputusan pengadilan, namun menyoroti perbedaan politik antara negara-negara Eropa terkait dengan konflik tersebut. Orban, yang merupakan sekutu lama Netanyahu dan mendukung hak Israel untuk membela diri, dianggap sebagai pendukung Netanyahu dalam kasus ini.
ICC telah resmi mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, dengan tuntutan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jaksa Karim Khan juga menempatkan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dalam daftar buruan atas dugaan tindakan yang menyebabkan “kelaparan” dan “pembunuhan yang disengaja”.
