Pemerintah Filipina memberikan respons terhadap ancaman mantan Presiden Rodrigo Duterte untuk memerdekakan pulau di wilayah selatan dengan menyatakan siap menggunakan “otoritas dan kekuatan” dalam melawan upaya memecah belah negara itu.
Duterte menyerukan kemerdekaan kampung halamannya, Mindanao, dari Filipina ketika aliansinya dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. hancur minggu ini karena perbedaan pendapat seputar upaya amendemen konstitusi.
Penasihat keamanan nasional Eduardo Ano mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa setiap upaya untuk memisahkan diri “akan ditanggapi oleh pemerintah dengan kekuatan yang tegas”, tanpa secara spesifik menyebut nama Duterte.
Ano juga menyatakan bahwa seruan untuk memisahkan diri bisa membalikkan hasil kesepakatan damai yang telah dicapai pemerintah dengan mantan kelompok separatis.
Mindanao telah mengalami kekerasan dan konflik selama beberapa dekade, sehingga menghambat investasi dan menyebabkan banyak desa berada dalam kemiskinan. Front Pembebasan Islam Moro (MILF), kelompok pemberontak terbesar di kawasan ini, telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan pemerintah Filipina pada tahun 2014.
Ketua Menteri Bangsamoro Ahod Ebrahim menegaskan komitmennya terhadap perjanjian perdamaian tersebut, sementara Panglima angkatan bersenjata Filipina Romeo Brawner meminta tentaranya “untuk tetap bersatu dan setia pada konstitusi dan rantai komando”.
