Pemberontakan terhadap junta militer Myanmar sedang berlangsung. Dalam diam, tentara etnis yang secara kolektif dikenal sebagai Aliansi Tiga Persaudaraan, sedang melakukan serangan anti-junta.
Aliansi Tiga Persaudaraan melancarkan Operasi 1027, sebuah serangan besar yang dimulai pada Oktober dan telah menjadi ancaman paling signifikan bagi rezim sejak kudeta tahun 2021.
“Kami sudah bersiap untuk operasi tersebut ketika kami bertemu dengan mereka,” kata Kyaw Naing, juru bicara Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), sebuah kelompok yang sebagian besar beretnis Tionghoa dan merupakan bagian dari koalisi pemberontak.
Menurut laporan Reuters, yang mewawancarai beberapa pejabat perlawanan, analis, dan orang lain yang mengetahui operasi tersebut, serangan masih terus berlangsung. Mereka juga mengungkapkan bahwa China semakin tidak sabar terhadap junta, yang memperkuat milisi.
Operasi 1027 telah berhasil menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, dan memicu pemberontakan akar rumput serta konflik dengan kelompok etnis lainnya.
Tentara junta, yang dikenal sebagai Tatmadaw, telah memerintah Myanmar selama lima dari enam dekade terakhir. Mereka mengklaim tindakan keras diperlukan untuk melawan kelompok yang mereka anggap “teroris”.
Dua anggota Aliansi Tiga Persaudaraan bersama lima kelompok bersenjata lainnya membentuk Brigade 611 baru pada awal tahun 2022. Hal ini merupakan kerja sama yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara kelompok-kelompok etnis yang berasal dari berbagai wilayah di Myanmar.
Operasi tersebut juga terjadi di tengah meningkatnya kemarahan China terhadap junta atas merajalelanya kejahatan di perbatasan. China mendesak Myanmar untuk menghilangkan pusat penipuan online di wilayah perbatasan, yang telah menjadi momok di Asia Tenggara.
Pusat-pusat penipuan tersebut telah menjadi tantangan keamanan publik bagi China. Banyak pusat penipuan yang terlibat dalam pertempuran baru-baru ini, sehingga banyak warga negara asing yang terjebak dapat melarikan diri.
Junta Myanmar dan Kementerian Luar Negeri China belum memberikan komentar terkait hal ini.
