Krisis pasokan bahan bakar minyak sedang melanda Myanmar. Hal ini disebabkan oleh situasi di negara tersebut yang masih dalam kondisi perang antara junta militer yang melakukan kudeta pada tahun 2021 dan kelompok bersenjata. Krisis ini semakin memburuk setelah Dewan Administrasi Negara (SAC) menghadapi serangan di wilayah kilang gasnya.
Kelompok perlawanan etnis di Negara Bagian Shan bagian Utara, bersama dengan koalisi anti-kudeta di seluruh negeri, berhasil mendorong militer keluar dari wilayah yang luas dan mengambil alih penyeberangan perbatasan dan rute perdagangan utama dengan China.
Menurut Bank Dunia, impor listrik bulanan dari China ke Myanmar meningkat lebih dari dua kali lipat tahun ini. Otoritas militer pasca kudeta di negara tersebut juga terus mendorong diskusi interkoneksi jaringan listrik dengan Beijing dan Vientiane.
Namun, kecil kemungkinan negara tetangga, China atau Laos, akan mengekspor listrik ke Myanmar dalam skala besar sebelum cadangan gas di negara tersebut habis. Hal ini akan memaksa SAC untuk mencari sumber energi dan pendapatan alternatif atau berisiko menghadapi krisis.
Pada akhirnya, krisis pasokan bahan bakar minyak mempengaruhi perekonomian Myanmar. Sejak kudeta, perekonomian negara itu terus merosot dan protes besar-besaran pro-demokrasi ditumpas oleh militer. Ditambah dengan adanya hambatan pasokan dan permintaan yang parah, kegiatan ekonomi terus terhambat.
