Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan distribusi vaksin gotong royong oleh PT Bio Farma (Persero), mengakibatkan masih banyaknya sisa vaksin untuk penanganan Covid-19 itu.
Temuan itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I-2023 (IHPS). Laporan hasil pemeriksaan BPK itu menunjukkan bahwa target penjualan VGR untuk COVID-19 sebanyak 7,5 juta dosis oleh PT Bio Farma tidak tercapai.
“Karena adanya perubahan kebijakan vaksin gratis dari pemerintah yang mengakibatkan VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda,” dikutip dari IHPS Semester I-2023, Selasa (5/12/2023).
Per 30 November 2022, BPK mencatat VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar. Vaksin yang belum terdistribusi itu pun hampir melewati batas kedaluwarsa pada 2023.
Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa pada 2023 itu menurut BPK berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar.
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT Bio Farma agar berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN untuk melakukan upaya-upaya yang optimal dalam memastikan adanya penyerapan VGR dengan memperhatikan masa kedaluwarsa vaksin tersebut dalam rangka meminimalkan terjadinya kerugian perusahaan.
Sebagai informasi, VGR digunakan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat Indonesia.
Secara resmi, Program Vaksinasi Gotong Royong dimulai pada 18 Mei 2021 dan dilakukan perdana bagi pekerja di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat, serta ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo.
PT Bio Farma (Persero) telah ditunjuk menjadi pelaksana pengadaan vaksin gotong royong berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/4627/2021. Harga Vaksin Gotong Royong ditetapkan Rp321.660, dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910.
