Prabowo Subianto untuk ketiga kalinya kembali mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Meskipun kali ini yang menjadi pembeda adalah pasangannya. Prabowo menggaet Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan lawannya di Pilpres 2014 dan 2019.
Rabu (8/11/2023) pertama kali, Prabowo tampil memaparkan visi misi serta program 2024-2029 dalam sebuah acara Sarasehan 100 Ekonom yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia. Prabowo hadir bersama dua Calon Presiden lainnya meski tampil masing-masing.
Salah satu yang menjadi perhatian, ketika Prabowo kembali menyebut kekayaan Indonesia lari ke negara lain alias bocor. Seperti yang dia sampaikan ketika kampanye di dua pemilu sebelumnya.
“Terjadi fenomena kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia, terjadi nett outflow mengalir keluarnya kekayaan nasional,” tegas Prabowo.
Masalah ini dianggapnya sistemik. Pantas diulang berkali-kali, karena belum terselesaikan penuh hingga sekarang. “Menurut saya masalah ini adalah masalah sistemik karena kita gak setia kepada UUD sendiri, kepada blueprint rancangan bangun yang dibuat pendiri bangsa,” jelasnya.
Awalnya kata bocor muncul dalam Debat Capres pada Juni 2014, yang diadakan KPU di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dikutip dari detikcom, Prabowo mengatakan kekayaan alam Indonesia ini harus dijaga. Kekayaan Indonesia tak boleh bocor ke luar. “Kekayaan kita ini terlalu banyak bocor. Bagaimana bocor, ya bocor. Artinya mengalir dari Indonesia ke luar negeri,” ujarnya. Dia mencontohkan soal pengelolaan bauksit di Indonesia. Bauksit dari dalam negeri diekspor dalam bentuk bahan baku, lalu diimpor lagi dalam bentuk produk. “Itu namanya bocor, itu yang saya maksud dengan kebocoran,” papar eks Danjen Kopassus ini.
Masalah ini sempat membuat geger publik. Beragam perdebatan muncul di berbagai kalangan, baik pro maupun kontra.
Pada Pilpres 2019, Prabowo kembali mengulangi hal yang sama. Terutama ketika kampanye di Jawa Barat.
“Waktu dulu saya bicara dan saya mengatakan Indonesia kebocoran Rp1.000 triliun setiap tahun, saya diejek. Dibilang Prabowo ngawur, Prabowo mengada-ada, Prabowo enggak paham ekonomi, baca bukunya dimana,” kata Prabowo dikutip dari CNN Indonesia.
Prabowo menegaskan pada prinsipnya ada kekayaan Indonesia yang saat ini masih berada di luar negeri. Hal itu juga yang menurutnya menandakan Indonesia belum sepenuhnya merdeka.
Apa yang disampaikan Prabowo sebenarnya bukan isapan jempol belaka. Buktinya Jokowi mengeluarkan kebijakan penting untuk menyelesaikan kebocoran ini. Pertama adalah kebijakan hilirisasi.
Pemerintah memberlakukan larangan ekspor nikel pada 1 Januari 2020. Mineral tersebut harus diolah terlebih dahulu agar bisa dikirim ke luar negeri. Dalam sebuah kesempatan, Jokowi menyebut bahwa hilirisasi nikel telah membawa keuntungan bagi Indonesia. “Ngitungnya gimana? Kalau hitungan saya berikan contoh nikel, saat diekspor mentahan, bahan mentah setahun kira-kira hanya Rp 17 triliun, setelah masuk ke industri downstreaming, ke hilirisasi menjadi Rp 510 triliun,” kata Jokowi. Menurut Jokowi, dengan meningkatnya nilai ekspor nikel hasil hilirisasi, maka penerimaan negara dari pajak akan lebih besar.
Jokowi juga tidak berhenti di situ. Komoditas andalan lain dari Indonesia juga menerima hal serupa. Larangan ekspor tembaga akan dimulai pada 2024, selanjutnya adalah bauksit, timah dan komoditas lainnya.
Prabowo dalam paparannya juga berkomitmen melanjutkan program Jokowinomic. “Hilirisasi adalah mutlak harus kita lakukan,” imbuhnya.
“Dengan kebijakan ini bisa mengubah suatu bangsa dgn hilirisasi bisa hentikan mengalir kekayaan negara keluar,” kata Prabowo.
Indonesia, lanjut Prabowo berada dalam posisi yang kuat sekalipun banyak kemarahan muncul dari negara lain. Produk Indonesia juga direncanakan bisa masuk dalam rantai pasok global. “Kita juga udah buat pohon pohon industri pada 21 komoditas, kita sudah buat petanya pohon industrinya contoh kita lihat sekarang tembaga demikian pohon industrinya yang kita tuju,” ujarnya.
Dalam rangka mencegah kekayaan Indonesia lari ke negara lain, pemerintah juga sudah memperketat aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Langkah ini diambil setelah diketahui keuntungan dagang Indonesia, ternyata tak masuk seutuhnya ke dalam negeri. Perusahaan yaitu eksportir yang khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan selalu menempatkan dana hasil penjualannya di negara lain. Indonesia yang ketiban durian runtuh akibat lonjakan harga komoditas dua tahun terakhir hanya terima untung secuil.
Buktinya neraca perdagangan Indonesia surplus selama 41 bulan berturut-turut. Secara kumulatif Januari hingga September 2023, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$ 27,75 miliar. Selama 2022, surplus mencapai US$ 54,46 miliar. Sementara cadangan devisa Indonesia tidak tumbuh banyak. Bahkan setahun terakhir justru turun hingga kini tersisa US$ 133,1 milar.
Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Ada kewajiban namun juga insentif yang diberikan pemerintah kepada eksportir. Antara lain untuk deposito biasa (bukan DHE) dikenakan PPh sebesar 20%, namun untuk Deposito DHE SDA dikenakan PPh atas bunga yang bervariasi, seperti PPh 10% (untuk tenor 1 Bulan), PPh 7,5% untuk Deposito tenor 3 Bulan, dan PPh 2,5% untuk Deposito DHE tenor 6 Bulan.
Prabowo juga berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan tersebut. Dirinya selalu mengacu pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi hasil kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi. Sesuai amanat Undang-Undang, terkhusus untuk DHE SDA negara memang memiliki hak untuk mengatur dan memastikan tindakan pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.
