Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani undang-undang untuk menarik ratifikasi perjanjian global yang melarang uji coba senjata nuklir. Hal itu menimbulkan kemarahan Amerika Serikat (AS) dan organisasi yang mendorong kepatuhan terhadap pakta pengendalian senjata yang penting tersebut.
Langkah tersebut, meskipun diperkirakan terjadi, merupakan bukti dari ketegangan yang mendalam antara Amerika Serikat dan Rusia terkait perang di Ukraina, yang hubungan keduanya berada pada titik terendah sejak krisis rudal Kuba pada 1962.
Washington menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap keputusan Rusia dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan langkah yang salah.
“Tindakan Rusia hanya akan menurunkan kepercayaan terhadap rezim pengendalian senjata internasional,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan, dikutip The Guardian, Jumat (3/11/2023).
Moskow mengatakan deratifikasi terhadap Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT) hanya dirancang untuk membawa Rusia sejalan dengan AS, yang menandatangani tetapi tidak pernah meratifikasi perjanjian tersebut. AS menandatangani CTBT pada 1996 tetapi Senat tidak meratifikasinya.
Namun pemerintahan AS berturut-turut telah menerapkan moratorium pengujian senjata nuklir.
Sementara itu, diplomat Rusia mengatakan negaranya tidak akan melanjutkan uji coba nuklir kecuali Washington melakukannya.
Berbicara di Sochi sebulan lalu, Putin menyampaikan beberapa referensi mengenai senjata nuklir. Dia mengatakan bahwa dia “belum siap untuk mengatakan sekarang apakah kita benar-benar perlu atau tidak perlu melakukan uji coba”, dan menambahkan “Sebagai aturan, kata para ahli, dengan senjata baru – Anda perlu memastikan bahwa hulu ledak khusus akan berfungsi tanpa kegagalan.”
Sejak invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022, Putin dan pejabat Rusia lainnya sering kali menarik perhatian pada persenjataan nuklir negara tersebut, yang merupakan senjata nuklir terbesar di dunia, dalam upaya untuk menghalangi negara lain membantu Ukraina melawan invasi tersebut.
Uji coba nuklir apapun yang dilakukan Rusia akan menjadi yang pertama sejak tahun 1990, dan yang terakhir dilakukan oleh Uni Soviet. Pengujian ulang yang dilakukan oleh negara adidaya nuklir akan membatalkan salah satu kemajuan utama dalam non-proliferasi sejak perang dingin.
Robert Floyd, ketua Organisasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif, yang tugasnya mempromosikan pengakuan terhadap perjanjian tersebut dan membangun rezim verifikasi untuk memastikan tidak ada uji coba nuklir yang tidak terdeteksi, mengutuk langkah Rusia.
“Keputusan Federasi Rusia hari ini untuk mencabut ratifikasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif sangat mengecewakan dan sangat disesalkan,” kata Floyd, yang telah mencoba melobi pejabat senior Rusia agar mereka berubah pikiran.
Perjanjian tersebut membentuk jaringan pos pengamatan global yang dapat mendeteksi suara, gelombang kejut, atau dampak radioaktif dari ledakan nuklir.
Rusia pasca-Soviet belum melakukan uji coba nuklir. Tidak ada negara kecuali Korea Utara yang melakukan uji coba yang melibatkan ledakan nuklir pada abad ini.
Andrey Baklitskiy, peneliti senior di Institut Penelitian Perlucutan Senjata PBB, mengatakan bulan lalu bahwa deratifikasi CTBT yang dilakukan Rusia adalah bagian dari “lereng licin” untuk melanjutkan pengujian CTBT. Hal ini merupakan bagian dari tren yang meresahkan dalam beberapa tahun terakhir dimana perjanjian pengendalian senjata dibatalkan atau ditangguhkan, katanya.
“Kami tidak tahu langkah apa yang akan diambil dan kapan, tapi kami tahu di mana jalan ini berakhir. Dan kami tidak ingin pergi ke sana,” katanya.
Persetujuan Putin terhadap undang-undang deratifikasi tersebut diposting di situs web pemerintah yang menyatakan bahwa keputusan tersebut akan segera berlaku. Parlemen Rusia telah menyetujui langkah tersebut.
