Agus Joko Pramono: Pentingnya Transparansi di Tengah Tantangan Etika bagi Pimpinan KPK
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah menyelesaikan proses wawancara para calon pimpinan (capim) KPK. Ada beragam pertanyaan yang diajukan, mulai dari kapasitas dan integritas para capim hingga pandangan mereka untuk meningkatkan kinerja KPK.
Belakangan ini, masalah etika menjadi salah satu momok utama pimpinan KPK. Karena itu, pertanyaan mengenai integritas para capim menjadi hal yang krusial. Pemberhentian ketua KPK, Firli Bahuri, pada akhir tahun 2023 yang lalu menjadi salah satu dari sekian banyak problem etika di lembaga antirasuah tersebut.
Selain masalah etika, masalah lain yang juga dihadapi oleh KPK adalah kinerja. Transparency International memberikan skor 34 dan menempatkan Indonesia di posisi 115 dalam indeks persepsi korupsi pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Indonesia dalam pemberantasan korupsi, di mana KPK menjadi organ utama, masih belum maksimal.
Di sisi lain, publik sering disuguhi dengan liputan langsung operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Oktavianto dan Abheseka, peneliti dari Universitas Janabadra dan Universitas Gadjah Mada dalam artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Antikorupsi Integritas, meski OTT efektif dan efisien dalam menangkap koruptor, namun tidak memiliki peran yang signifikan dalam penanganan korupsi.
Sebaliknya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam acara peluncuran Simbara bulan Juli 2024 yang lalu justru menilai OTT sebagai sesuatu yang “kampungan”.
Dengan berbagai masalah tersebut, pandangan para capim KPK, yang nama-namanya akan segera disampaikan pansel kepada Presiden, mengenai pengelolaan KPK dan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi menjadi sangat penting.
Agus Joko Pramono, salah satu capim KPK, dalam wawancaranya menekankan pentingnya KPK melakukan transparansi. Menurut Agus Joko Pramono, berbagai penilaian negatif terhadap KPK yang muncul belakangan ini tidak lepas dari kurangnya transparansi di lembaga yang seharusnya menjadi pendorong transparansi.
“Saya berusaha untuk menyampaikan bahwa transparansi itu penting, sehingga berita negatif dapat dengan mudah diselesaikan,” kata Agus Joko Pramono setelah diwawancarai oleh pansel pada 17 September 2024 yang lalu.
Mendorong transparansi bukanlah perkara mudah. Diperlukan keberanian, komitmen, dan tentu saja integritas, dalam memimpin lembaga antirasuah ini.
Pendapat Agus Joko Pramono ini tentu saja didasarkan pada rekam jejaknya. Agus pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan selama 7 tahun menjadi Ketua Majelis Kode Kehormatan dan Etik (MKKE) BPK.
Selama masa itu, Agus Joko Pramono berhasil membangun komunikasi dengan berbagai lembaga, termasuk media dan publik. Agus juga aktif di berbagai lembaga global. Pada Desember 2019, Agus menjabat sebagai Ketua Delegasi pada Sidang Umum ke-31 di Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Agus juga menjadi pembicara di The 3rd South East Asia Forum on Implementation of the Sustainable Development Goals di Bangkok, Thailand pada Oktober 2019. Sebelumnya, pada bulan Juli 2019, Agus Joko Pramono juga menjadi pembicara di Pertemuan Bersama UNDESA IDI tentang Kontribusi BPK terhadap Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di New York, Amerika Serikat.
Selain itu, dalam wawancara seleksi capim KPK, Agus Joko Pramono juga sangat transparan dalam memaparkan rekam jejaknya, sesuatu yang jarang dilakukan oleh capim lainnya. Rekam jejak Agus Joko Pramono menunjukkan keahlian dan kapasitas kepemimpinan yang diakui secara nasional dan internasional, serta keberanian dan komitmen pada transparansi lembaga.
