Sosok Jokowi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan dalam salah satu artikel yang diterbitkan majalah asing, TIME. Dalam artikel tersebut, awalnya media tersebut menyebut optimisme saat Presiden Joko Widodo terpilih sebagai presiden pada 2014. Namun, kritikan muncul terutama terkait ibu kota baru.
Media tersebut menulis bahwa setelah berlalunya dekade kepemimpinan Jokowi, ia mungkin akan lebih dikenang karena mengantarkan era baru kemunduran demokrasi. Salah satu inisiatif puncaknya adalah pembangunan ibu kota baru yang disebut Nusantara di Pulau Kalimantan, yang akan dimulai tahun depan. Pembangunan ini dianggap sebagai perwujudan dari kemunduran tersebut.
Dalam artikel yang lebih rinci, TIME menulis bagaimana proyek pembangunan ibu kota baru ini menuai banyak skeptisisme dan kritik. Mulai dari konsultasi publik yang tidak memadai, sengketa lahan dengan masyarakat adat, hingga kekhawatiran mengenai investasi China yang dapat menjadikan Nusantara sebagai “Beijing Baru”.
TIME juga menyoroti bahwa alasan pembangunan ibu kota baru ini adalah karena Jakarta tidak dapat dihuni lagi akibat kemacetan, polusi, pencemaran, dan ancaman tenggelam pada tahun 2050. Namun, yang lebih berbahaya adalah sifat tidak demokratis dari ibu kota baru yang beroperasi tanpa pemimpin daerah terpilih, yang menonjolkan dalam negara yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia saat ini.
Beberapa narasumber juga diambil dalam artikel tersebut, salah satunya adalah Ian Wilson, dosen senior yang berspesialisasi dalam politik Indonesia di Universitas Murdoch Australia. Ia menyebut bahwa pembangunan ibu kota baru ini mencerminkan rencana pelarian dari kegagalan pemerintahan Jakarta dalam menangani masalah kota tersebut.
TIME juga menghubungkan pembangunan ibu kota administratif di Myanmar dan Mesir dengan pembangunan ibu kota baru di Indonesia. Kota baru tersebut dikatakan hanya berfungsi untuk melindungi pemimpin militer dari pemberontakan dan memisahkan pemerintah dari masyarakat sipil yang lebih luas.
Sulfikar Amir, seorang profesor sosiologi di Nanyang Technological University di Singapura, menyatakan bahwa Nusantara, seperti yang dirancang saat ini, hanya akan memiliki penyewa dan pengguna, bukan warga negara. Ia menyoroti bahwa ketika otoritas menjalankan kota tanpa terhubung dengan semua orang yang tinggal di kota tersebut, konsep warga negara tidak masuk akal.
Meski demikian, TIME tetap memuji Jokowi atas fokus pertumbuhan ekonomi yang telah dicapainya.
