Mengenal LIMS, Alat yang Diduga Menyadap Presiden Prabowo

by -56 Views

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah pada dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan resmi milik Polri, yakni Lawful Interception Management System (LIMS). Penyidikan Bareskrim Polri menyebut fasilitas tersebut diduga digunakan untuk memantau sejumlah nomor telepon tanpa melewati prosedur yang semestinya.

Dalam perkara yang mencuat pada November 2026 itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama dua perwira tinggi Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya diduga terlibat dalam perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Menurut penyidik, aktivitas penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sasaran pemantauan disebut mencakup nomor telepon milik Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

LIMS merupakan sistem penyadapan yang sah secara hukum

Lawful Interception Management System bukan perangkat penyadap tunggal yang berdiri sendiri. LIMS merupakan sistem manajemen untuk mengatur proses penyadapan komunikasi yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum.

Dalam penerapannya, sistem tersebut terhubung dengan berbagai infrastruktur, mulai dari jaringan operator telekomunikasi dan perangkat intersepsi hingga sistem pengelolaan serta pusat pemantauan aparat penegak hukum. Pemantauan dapat mencakup percakapan telepon, pesan, maupun informasi terkait aktivitas komunikasi.

European Telecommunications Standards Institute (ETSI), lembaga yang mengembangkan standar teknologi telekomunikasi internasional, menjelaskan lawful interception sebagai mekanisme yang memungkinkan penyedia layanan komunikasi mengumpulkan dan menyerahkan informasi komunikasi kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum.

Informasi yang dikumpulkan dalam proses tersebut umumnya terbagi dalam dua kategori. Pertama, Intercept Related Information (IRI), yakni informasi terkait komunikasi. Kedua, Content of Communication (CC), yaitu isi komunikasi. Artinya, penyadapan tidak terbatas pada mendengarkan percakapan, tetapi juga dapat mencakup data mengenai aktivitas komunikasi target, sesuai ruang lingkup izin yang diberikan.

Dugaan penyalahgunaan dan penghapusan data

Secara umum, proses lawful interception dimulai ketika aparat mengajukan permintaan penyadapan atas target tertentu untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan. Permintaan itu harus memiliki dasar kewenangan serta persetujuan dari otoritas yang ditentukan hukum.

Setelah menerima permintaan dan otorisasi, penyedia layanan telekomunikasi memverifikasi identitas target sebelum mengaktifkan fasilitas intersepsi. Jaringan kemudian meneruskan informasi yang masuk dalam cakupan izin melalui saluran khusus menuju pusat pemantauan aparat untuk dianalisis.

Dalam kasus ini, penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke daftar target penyadapan melalui sistem LIMS milik kepolisian tanpa verifikasi yang semestinya. Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyebut tindakan tersebut diduga tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.

Penyidik juga mengungkap dugaan perintah penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Tindakan itu kemudian diketahui petugas dan dilaporkan kepada pihak berwenang.

LIMS pada dasarnya dirancang untuk mendukung penyadapan yang sah, bukan sebagai teknologi ilegal. Persoalan muncul ketika akses, penggunaan, atau pengelolaannya dilakukan di luar ketentuan. Jika penyadapan menyasar presiden dan pejabat strategis, informasi yang diperoleh dapat berkaitan dengan kebijakan pemerintahan, pertahanan, hubungan diplomatik, ekonomi, serta keamanan nasional.

Karena itu, penggunaan sistem tersebut membutuhkan pembatasan akses, pencatatan aktivitas, pengawasan independen, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Penyidikan kasus ini masih menjadi sorotan karena menyangkut dugaan penggunaan fasilitas penegakan hukum untuk memantau komunikasi pihak-pihak yang seharusnya terlindungi oleh prosedur hukum.

Source link