Digugat Rp10 Miliar, DPRD Parimo Bongkar Denda Proyek Perpustakaan

by -45 Views

Perbedaan perhitungan denda keterlambatan proyek Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Parigi Moutong berujung pada gugatan perdata senilai Rp10 miliar terhadap Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Persoalan tersebut dibahas Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DPRD Parigi Moutong dalam rapat bersama Inspektorat Daerah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perpustakaan, Selasa (14/7/2026).

Rapat itu menyoroti perbedaan tajam antara denda yang ditetapkan PPK dan hasil telaah Inspektorat. PPK sebelumnya menetapkan denda sebesar Rp35,1 juta untuk keterlambatan proyek selama 58 hari. Jumlah tersebut telah dibayarkan kontraktor ke Rekening Kas Umum Daerah pada 23 Februari 2026.

Namun, telaah Inspektorat Daerah tertanggal 17 Maret 2026 menetapkan angka berbeda, yakni Rp423,2 juta. Nilai itu sekitar 12 kali lebih besar dibandingkan perhitungan awal PPK. Perubahan tersebut turut menyebabkan sisa pembayaran proyek kepada kontraktor, yang nilainya lebih dari Rp2 miliar, tertahan.

Pansus minta dasar perhitungan diperjelas

Anggota Pansus LHP BPK DPRD Parigi Moutong, Adnyana Wirawan, meminta Inspektorat dan PPK menjelaskan dasar perbedaan kedua perhitungan tersebut. Ia menilai ketidakjelasan itu menjadi persoalan serius karena berujung pada gugatan terhadap pemerintah daerah.

“Jelaskan kepada kami, kenapa terjadi perbedaan ini. Atas perbedaan tersebut sehingga daerah kita dituntut Rp10 miliar,” kata Adnyana dalam rapat tersebut.

Menurut Adnyana, DPRD perlu mengetahui perhitungan mana yang menjadi dasar resmi pemerintah daerah. Ia juga menilai persoalan administrasi itu tidak dapat dipisahkan dari kondisi fisik bangunan perpustakaan yang disebut mengalami kebocoran meski pekerjaan telah dinyatakan selesai.

“Kita harus tegas. Sudah hasil pekerjaan tidak bisa digunakan, daerah kita digugat Rp10 miliar. Ini problem. Dengan proses seperti ini, saya sudah stres juga melihatnya. Tetapi saya ingin penjelasan Inspektorat dan PPK, perhitungan yang mana sebenarnya kita pakai,” ujarnya.

Gugatan CV Arawan di Pengadilan Negeri Parigi

Kontraktor proyek, CV Arawan, kemudian menggugat Pemkab Parigi Moutong ke Pengadilan Negeri Parigi. Gugatan itu terdaftar dalam perkara Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Prg sejak 10 Juni 2026.

Dalam perkara tersebut, CV Arawan meminta pengembalian dana titipan serta ganti rugi materiil sebesar Rp31,8 juta. Perusahaan itu juga mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil senilai Rp10 miliar kepada pemerintah daerah.

Hingga rapat Pansus berakhir, belum tercapai kesepakatan mengenai dasar perhitungan denda keterlambatan proyek. DPRD Parigi Moutong memastikan persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah.

Source link