Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai keputusan untuk mempertahankan atau mengganti Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden Republik Indonesia. Menurut dia, Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan keberlanjutan jabatan para pembantunya, termasuk Kapolri.
“Jabatan strategis apapun itu hak prerogatif Presiden Republik Indonesia. Presiden tahu atas kebutuhan pembantu-pembantunya,” ujar Sahroni, Selasa (25/8/2026).
Pernyataan politikus Partai NasDem itu disampaikan ketika muncul gugatan terhadap aturan masa jabatan Kapolri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri. Perkara tersebut telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 315/PUU-XXIV/2026.
Gugatan meminta masa jabatan lima tahun
Ketentuan yang diuji dalam perkara tersebut ialah Pasal 11 Ayat (2) beserta penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Gugatan diajukan oleh dua warga negara Indonesia, Saras Sandriyanti sebagai Pemohon I dan Lisdawati Manao sebagai Pemohon II.
Para pemohon meminta MK menetapkan masa jabatan Kapolri selama lima tahun dan dapat diperpanjang paling banyak satu kali. Perpanjangan itu diusulkan harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif dan transparan serta memperoleh persetujuan DPR.
Mereka menilai regulasi yang berlaku belum menetapkan batas periodisasi jabatan Kapolri secara tegas di luar usia pensiun normal. Menurut para pemohon, kondisi tersebut dapat membuat masa jabatan menjadi elastis, sekaligus membuka ruang bagi subjektivitas politik eksekutif dan potensi penyalahgunaan wewenang.
Permohonan itu juga mempersoalkan ketentuan pemberhentian Kapolri karena masa jabatan berakhir. Para pemohon menilai aturan yang ada belum menjelaskan secara terang kapan masa jabatan tersebut dinyatakan berakhir.
Sahroni sebut dasar hukum harus kuat
Sahroni mengatakan pembentuk undang-undang telah berupaya menyediakan landasan hukum dalam pengaturan masa jabatan Kapolri. Namun, setelah dasar hukum tersebut tersedia, keputusan akhir mengenai penggantian atau perpanjangan jabatan tetap menjadi kewenangan Presiden.
“Betul sekali. Yang penting ada dasar UU yang kuat dulu, nanti Presiden punya hak tertinggi mau ganti cepat atau diperpanjang,” kata Sahroni.
Ia juga berpandangan bahwa Presiden dapat mempertahankan Kapolri selama pejabat tersebut dinilai menunjukkan kinerja yang baik. Sahroni mencontohkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang hingga kini masih menjabat sebagai Kapolri karena dinilai memiliki kinerja baik.
“Contohnya sekarang Jenderal Sigit (Listyo Sigit Prabowo) kan masih tetap dipertahankan karena punya kinerja yang baik. Buat apa diganti? Bila perlu sampai pensiun juga tidak apa-apa,” ujar Sahroni.
Dalam petitumnya, para pemohon turut meminta agar pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden kepada DPR didasarkan pada indikator evaluasi kinerja berkala yang transparan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Mereka juga meminta MK menetapkan alasan yang limitatif untuk pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir, yakni atas permintaan sendiri, memasuki masa pensiun, berhalangan tetap, atau dijatuhi pidana.





