MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Ini Alasannya

by -57 Views

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Perkara tersebut kandas pada tahap kedudukan hukum karena para pemohon dinilai bukan peserta Pilpres 2024.

Putusan dibacakan dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026). Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.

“Dalam pokok perkara menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

MK Tidak Memeriksa Pokok Gugatan

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Mereka bukan peserta pemilihan presiden dan wakil presiden yang hasilnya dipersoalkan melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Atas dasar itu, Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Artinya, tuntutan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran, status pencalonannya, hingga konsekuensi terhadap hasil Pilpres 2024 tidak diuji lebih lanjut dalam substansi perkara.

MK juga menyampaikan bahwa dalam pertimbangan yang dibacakan, pihaknya tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA. Namun, keterangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai putusan yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan. Permohonan tetap dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

Perkara Dipersoalkan Sejak September

Gugatan terkait syarat pendidikan Gibran mulai disidangkan MK pada Senin (21/9/2026). Para pemohon menilai Gibran tidak memenuhi ketentuan pencalonan presiden dan wakil presiden, khususnya mengenai kewajiban memiliki bukti kelulusan pendidikan menengah atas atau sederajat.

Mereka turut mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Pasal tersebut mengatur persyaratan pendidikan bagi bakal calon presiden dan wakil presiden, termasuk bukti kelulusan pendidikan dari luar negeri bagi calon yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dipenuhi secara sah sejak tahap pendaftaran hingga penetapan pasangan calon.

Permintaan lain yang diajukan mencakup diskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden, pembatalan sejumlah keputusan KPU terkait pencalonan dan hasil Pilpres 2024, serta pembatalan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden.

Para pemohon juga meminta MK memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Sidang tersebut diminta digelar paling lambat 60 hari setelah putusan dibacakan.

Seluruh permintaan itu tidak masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Putusan MK hanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, bukan mengabulkan permintaan untuk mendiskualifikasi Gibran.

Source link