Pemilu Israel Besok: 8 Skenario Penentu Nasib Netanyahu

by -58 Views

Pemilu Israel pada 27 Oktober 2026 akan menjadi ujian terbesar bagi dominasi politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pemungutan suara ini merupakan pemilu pertama sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, yang kemudian diikuti perang Israel di Jalur Gaza dan meluasnya konflik ke sejumlah negara di kawasan.

Sebanyak 120 kursi Knesset diperebutkan. Namun, hasil pemilu belum tentu langsung menentukan siapa yang menjadi perdana menteri. Sistem proporsional Israel membuat partai-partai harus bernegosiasi untuk membentuk koalisi dengan sedikitnya 61 kursi. Hingga kini, tidak ada satu partai pun yang pernah menguasai mayoritas mutlak di parlemen.

Sejumlah survei terbaru memperkirakan blok oposisi meraih sekitar 52 kursi, sementara aliansi nasionalis-religius pendukung Netanyahu memperoleh sekitar 50 kursi. Partai-partai yang dipimpin warga Palestina di Israel, dengan proyeksi sekitar 13 kursi jika digabungkan, berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan.

Koalisi Netanyahu dan oposisi

1. Netanyahu kembali berkuasa. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu masih dapat membentuk pemerintahan apabila mampu mengamankan dukungan dari sekutu lama maupun mitra baru. Partai Jewish Power pimpinan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Religious Zionism yang dipimpin Menteri Keuangan Bezalel Smotrich merupakan mitra tradisionalnya. Dua partai ultra-Ortodoks, Shas dan United Torah Judaism, juga dapat menentukan arah koalisi. Keduanya pernah mendukung dan menarik diri dari pemerintahan Netanyahu, terakhir pada 2025.

2. Oposisi membentuk pemerintahan mayoritas. Empat partai—Yashar, Demokrat, Yisrael Beytenu, dan aliansi Together—menandatangani pakta nonagresi pada akhir September untuk bekerja sama menggulingkan Netanyahu. Mereka menyatakan ingin “mempertahankan dan memperkuat Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis”. Jika menguasai sedikitnya 61 kursi, pemerintahan baru dapat dibentuk. Mantan kepala militer Gadi Eisenkot dan mantan Perdana Menteri Naftali Bennett disebut sebagai kandidat potensial, meski pemimpin koalisi belum ditetapkan.

3. Oposisi menggandeng Ra’am. Ra’am atau United Arab List pernah menjadi partai pertama yang dipimpin warga Arab dan bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel, yakni saat mendukung pemerintahan Bennett pada 2021. Pemimpinnya, Mansour Abbas, membuka kemungkinan mengulangi langkah tersebut untuk mendorong penanganan kejahatan dengan kekerasan di komunitas Palestina serta memperbaiki kebijakan perumahan yang dinilai diskriminatif. Namun, sejumlah pemimpin oposisi, termasuk Eisenkot, menolak opsi itu.

Alternatif jika mayoritas gagal terbentuk

4. Pemerintahan minoritas. Koalisi anti-Netanyahu dapat meminta dukungan partai lain tanpa memasukkannya ke kabinet. Joint List, yang terdiri atas Hadash, Ta’al, dan Balad, menyatakan dapat menjadi penyangga dengan tidak ikut menjatuhkan pemerintahan dalam pemungutan suara kepercayaan. Sebagai imbalan, mereka disebut akan menuntut jalur menuju pembentukan negara Palestina dan pemberantasan kejahatan terorganisasi. Model ini rentan karena dukungan dapat hilang sewaktu-waktu.

5. Pemerintahan persatuan nasional. Parlemen Israel mendefinisikannya sebagai pemerintahan berbasis koalisi luas yang mencakup kelompok-kelompok yang bersaing. Netanyahu dan Benny Gantz pernah membentuk model ini pada Mei 2020, tetapi runtuh kurang dari setahun kemudian. Setelah serangan 7 Oktober 2023, Gantz juga sempat bergabung dengan koalisi Netanyahu dalam pemerintahan persatuan darurat.

6. Perdana menteri bergantian. Mekanisme rotasi pernah disepakati Netanyahu dan Gantz pada 2020, tetapi koalisi bubar sebelum Gantz mengambil alih. Bennett dan Yair Lapid menerapkan skema serupa pada 2021, sebelum koalisi kehilangan mayoritas pada Juni 2022 dan Lapid menjadi perdana menteri sementara pada Juli.

7. Pemimpin baru dari blok yang sama. Kebuntuan negosiasi dapat mendorong partai-partai memilih tokoh lain dari kubu Netanyahu atau oposisi. Artinya, Netanyahu bisa kehilangan jabatan tanpa blok politiknya sepenuhnya tersingkir dari pemerintahan.

8. Pemilu ulang. Jika tak ada kandidat yang mampu mengumpulkan dukungan parlemen, Israel dapat kembali menggelar pemilu. Negara itu pernah mengadakan lima pemilu pada 2019-2022 akibat kegagalan membentuk pemerintahan stabil. Dalam kondisi tersebut, Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara sampai pemerintahan baru terbentuk.

Source link