Lisda Hendrajoni Apresiasi Subsidi Pelunasan Haji Rp23,05 Juta

by -40 Views

Calon jemaah haji Indonesia yang akan berangkat pada 2027 mendapat keringanan biaya pelunasan setelah pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp3,2 juta per jemaah. Dengan kebijakan tersebut, rata-rata pelunasan Bipih turun dari Rp26.248.825 menjadi sekitar Rp23.048.825 atau Rp23,05 juta.

Kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M itu ditetapkan Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah melalui rapat Panitia Kerja (Panja) pada Rabu (7/10/2026). Rata-rata BPIH disepakati sebesar Rp84.981.581,58 per jemaah.

Rincian biaya dan subsidi jemaah

Dalam kesepakatan tersebut, rata-rata Bipih—komponen biaya yang menjadi tanggungan jemaah—ditetapkan sebesar Rp54.648.825 per jemaah. Namun, angka itu bukan jumlah yang harus dibayarkan sekaligus saat pelunasan.

Setelah memperhitungkan setoran awal sebesar Rp25 juta dan saldo nilai manfaat pada rekening virtual masing-masing jemaah, rata-rata kewajiban pelunasan berada di angka Rp26.248.825. Subsidi pemerintah kemudian mengurangi nominal tersebut sebesar Rp3,2 juta sehingga pelunasan menjadi sekitar Rp23.048.825 per jemaah.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, menyambut positif keputusan itu. Ia menilai subsidi tersebut memberikan keringanan langsung bagi jemaah yang telah menunggu kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

“Alhamdulillah, ini menjadi kabar baik bagi calon jemaah haji kita. Dengan subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta, beban pelunasan yang sebelumnya berada pada kisaran Rp26,24 juta menjadi sekitar Rp23,05 juta. Tentu ini sangat membantu dan meringankan jemaah,” kata Lisda, Rabu (7/10/2026).

Lisda juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kebijakan subsidi tersebut. Menurut dia, langkah itu mencerminkan upaya pemerintah dan DPR mencari formulasi penyelenggaraan haji yang lebih terjangkau tanpa menurunkan mutu layanan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta bagi jemaah haji. Kebijakan ini sangat berarti karena secara langsung meringankan beban pelunasan yang harus ditanggung jemaah,” ujarnya.

Kuota dan standar pelayanan haji 2027

Kuota haji Indonesia untuk musim haji 1448 H/2027 M ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah. Jumlah itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Kesepakatan Panja juga memuat standar pelayanan selama jemaah berada di Arab Saudi. Pemondokan di Makkah ditetapkan paling jauh 4,5 kilometer dari Masjidil Haram, dengan waktu tempuh menggunakan bus maksimal 30 menit. Adapun pemondokan di Madinah maksimal berjarak satu kilometer dari Masjid Nabawi.

Pemerintah juga diminta memastikan ketersediaan konsumsi bercita rasa Nusantara, transportasi yang layak, pelayanan kesehatan, serta fasilitas dan perlindungan bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Lisda menegaskan, penurunan biaya tidak boleh diikuti penurunan kualitas penyelenggaraan. “Biaya boleh turun dan beban jemaah semakin ringan, tetapi pelayanan tidak boleh ikut turun,” katanya.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Lisda, akan mengawal persiapan haji 2027 melalui fungsi pengawasan agar keringanan biaya benar-benar dirasakan jemaah, sementara layanan tetap aman, nyaman, dan profesional.

Source link