Pemerintah menyiapkan rangkaian insentif ekonomi mulai kuartal IV 2026 hingga 2027, dengan sasaran penerima yang mencakup masyarakat tanpa rekening, keluarga penerima bantuan pangan, pekerja berupah rendah, pengguna transportasi, hingga calon pemilik rumah. Rencana tersebut dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Insentif ekonomi kuartal IV 2026
Salah satu program yang akan dijalankan adalah “satu orang satu rekening” dengan anggaran Rp1,28 triliun. Program ini ditujukan bagi warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun yang belum memiliki rekening.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tersebut diberikan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dengan total anggaran Rp17,54 triliun.
Selain itu, bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan disiapkan bagi pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta atau sesuai UMP/UMK. Bantuan untuk tiga bulan ini memiliki total anggaran Rp11,97 triliun dan pencairannya dilakukan sekaligus pada November–Desember 2026.
Stimulus transportasi saat Natal dan Tahun Baru
Untuk periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027, pemerintah memberikan stimulus transportasi dan insentif pajak. Kebijakan tersebut ditujukan kepada 16,6 juta penerima manfaat dengan total anggaran Rp883,4 miliar. Airlangga menyebut program ini telah disetujui sejak pertengahan tahun.
Rinciannya meliputi diskon 30 persen tiket kereta api untuk 1,04 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp95,4 miliar, mulai 7 November 2026. Tarif dasar angkutan laut juga mendapat diskon 30 persen bagi 414,6 ribu penumpang, dengan anggaran Rp38,3 miliar dan pelaksanaan mulai 19 Oktober 2026.
Pemerintah turut memberikan diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan kepada 1,42 juta orang. Program ini bernilai Rp27,7 miliar dan mulai dilaksanakan pada 7 November 2026.
Untuk angkutan udara ekonomi domestik, pemerintah memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen serta diskon 50 persen untuk Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U). Kebijakan senilai Rp722 miliar ini menyasar 3,75 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya dimulai 20 Oktober 2026 untuk perjalanan pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Secara umum, kebijakan diskon tiket transportasi diberlakukan untuk periode perjalanan 17 Desember 2026–10 Januari 2027.
Rencana stimulus 2027
Pada 2027, stimulus dilanjutkan melalui magang nasional bagi 150.000 peserta mulai April, serta program kompetensi bersertifikat dan penempatan kerja bagi 300.000 peserta sepanjang Januari–Desember.
Pemerintah juga menyiapkan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk seluruh sektor bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan ditingkatkan dari Rp54 juta per tahun dengan mempertimbangkan inflasi dan UMK. Besarannya masih difinalisasi melalui Peraturan Menteri Keuangan dan konsultasi dengan DPR RI.
Insentif lain mencakup PPN DTP 100 persen untuk rumah dengan harga di atas Rp2 miliar hingga maksimum Rp5 miliar, yang masih menunggu PMK. Ada pula diskon 50 persen iuran JKK dan JKM bagi Bukan Penerima Upah, tambahan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan, KPR bersubsidi dengan bunga tetap 6 persen untuk rumah pertama, pembelian, atau renovasi, serta penguatan industri perhiasan melalui perubahan standar kadar emas bebas pungutan PPN dari 99,99 persen menjadi 99,9 persen.





